Riauaktual.com - DPRD Kota Pekanbaru melakukan Sidang Mendadak (Sidak) ke gudang pengemasan yang berada di Jalan Patimura dan juga gudang Bulog Riau, Kamis (28/05/2020).

Sidak dipimpin Ketua Komisi I, Doni Saputra dan diikuti oleh anggota komisi lainnya seperti Firmansyah, Ida Yulita Susanti, Indra Sukma, Isa Lahamid, dan diikuti anggota DPRD lainnya seperti Roni Pasla, Rois, Arwinda, Sovia, Irman, Sabarudi dan Mulyadi ini turun untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang mempertanyakan lambannya pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease (Covid-19).

"PSBB di Pekanbaru selesai, tapi bantuan tahap kedua belum selesai. Dan kita juga dapat informasi bahwa pendistribusian bantuan juga akan dihentikan, dan ini yan kita kejar," kata Doni usai lakukan Sidak. 

Ketika disinggung kenapa pendistribusian bantuan tersebut akan diberhentikan, Doni menuturkan pemberhentian pendistribusian bantuan tersebut bisa saja dikarenakan adanya permasalahan dalam pembayaran antara Pemkot Pekanbaru dan juga Bulog Riau. 

"Tadi sudah saya tanyakan, tetapi mereka (Bulog) menjawab seperti tidak merinci bahwasanya data dan juga pembayaran yang belum ada. Jadi dasar kita turun ke lapangan ini karena ada laporan yang masuk ke Komisi I," sebutnya.

Sementara itu Ida Yulita Susanti, mengatakan bahwa tujuan mereka melakukan Sidak ini untuk melihat langsung kejelasan jumlah bantuan dan nilai isi bantuan.

"Tentu ada opini yang beredar kok disebut Rp250ribu sementara barang yang diterima Rp160ribu. Kita sebagai wakil rakyat tentu ingin memastikan yang diterima masyarakat apa sudah sesuai budget yang dianggarkan didalam anggaran kita, jangan ada oknum-oknum yang bermain dalam suasana musibah hari ini," ujarnya. 

Karena sudah masuk persoalan hukum, Ida menuturkan DPRD turun ke lapangan dan lakukan Sidak untuk melihat sudah berapa bantuan yang didistribusikan. Selain itu DPRD juga mempertanyakan berapa jumlah Bansos yang telah didistribusikan dan sampai dimana pendistribusian serta anggarannya. 

Adapun dinas yang akan dipanggil oleh DPRD Pekanbaru adalah Disperindag dan juga Inspektorat, Karna ada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas menjadi pendamping pengadaan barang dan jasa terhadap penanganan Covid-19.

"Sejauh mana pendampingan mereka terhadap pendampingan pengadaan barang ini, karna nilai uang negara yang dikeluarkan Rp1 pun harus dipertanggung jawabkan.  Nah, hasil temuan kita tadi di lapangan, ternyata ada juga disana titipan beras dari RW siaga, sementara yang kita tahu RW Siaga juknisnya bantuan dari Provinsi. Adalagi beras disana, ntah dari swasta atau dari pemerintah, ini yang nantinya akan kita minta dari pemko. Jangan PSBB ini selesai, tanggung jawab pemerintah selesai, padahal belum selesai," kata Ida.

Sementara itu Kabid Komersial Bulog Riau, Wiwin Indratno menuturkan untuk tahap pertama Bulog Riau menyalurkan sekitar 30ribu paket bantuan dan untuk tahap kedua yang akan disalurkan sebanyak 60.625 paket bantuan. 

Ketika disinggung bahwa PSBB tahap ketiga sendiri yang akan berakhir dua hari lagi, Wiwin menuturkan Disperindag Kota Pekanbaru hanya baru melakukan pemesanan untuk tahap kedua. 

"Untuk selanjutnya kami menunggu, dan pada dasarnya Bulog siap dan kami sampaikan pada tahap pertama kemarin penawaran Bulog yang disepakati Disperindag pada hari Jum'at dan hari Sabtu lounching. Dan tahap kedua hari Jum'at kemarin di lounching dan minggu depan akan jalan tahap kedua sebanyak 60ribu paket," tandasnya. (DON)