Dihujani Interupsi Hingga Larut Malam

APBD Riau 2014 Disahkan Rp8,2 T

APBD Riau 2014 Disahkan Rp8,2 T
Ilustrasi. FOTO: int

PEKANBARU, RiauAktual.com - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2014 telah disahkan Rp8,2 triliun, Kamis (9/1/2014) malam melalui rapat paripurna DPRD Provinsi Riau.

Namun, pengesahan APBD ini hingga larut malam sekitar pukul 23.00 WIB karena sidang berjalan dengan dihujani interupsi dari kalangan dewan.

Rapat paripurna pengesahan ini pun sempat diskorsing akibat interupsi dari kalangan legislator terhadap anggaran tersebut.

Interupsi pertama disampaikan anggota dewan Zulkarnain, dirinya dalam forum ini menyebut kinerja Biro Keuangan kurang baik. Hal ini terkait adanya bantuan sosial rumah ibadah yang tidak cair di 2013 kemarin.

"Ini rumah ibadah, kasihan masyarakat bolak balik ke pemprov mengurus bansos itu, tapi tak juga cair. Padahal kwitansinya sudah diteken sejak Ramadhan kemarin," tuturnya.

Bahkan, Zulkarnain berharap agar inspektorat segera memeriksa Biro Keuangan Pemprov Riau dengan kondisi banyaknya bansos yang tidak cair.

"Karena ini bisa masuk hukum perdata, sebab kwitansi sudah kita teken karena disuruh bagian keuangan, tapi uangnya tak kunjung kita terima," pintanya.

Anggota DPRD berikutnya Purba, juga menyampaikan interupsi. Menurutnya, selama ini DPRD sering kecolongan dalam penyusunan APBD.

"Di buku anggaran masuk, tapi di DIPA tidak masuk. Memang nasib dewan yang selalu kena tipu, padahal kita duduk di sini tanggung jawabnya dengan masyarakat banyak loh," sebutnya.

Purba meminta sebelum APBD ini diberikan kepada Menteri Dalam Negeri, agar dilakukan direvisi terlebih dahulu.

Karena dihujani interupsi, rapat pun diskor 15 menit. Setelah dilakukan pembicaraan antara pimpinan DPRD dan kalangan eksekutif, seperti Pj Gubernur Riau Djoehermansyah Johan.

Interupsi ini mengalir setelah Mansyur HS sebagai juru bicara Badan Anggaran menyampaikan 26 rekomendasi yang harus diperhatikan pemerintah.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Riau Johar Firdaus didampingi wakil ketua Hazmi dan Almainis ini, rekomendasi banggar yang disampaikan seperti rintisan wajib belajar 12 tahun yang pada APBD 2014 ini dialokasikan Rp 1,76 miliar.

Ada juga tentang peningkatan potensi daerah untuk meningkatkan penerimaan, salah satunya dengan menggali potensi yang bersumber dari BUMD. Atas interupsi yang disampaikan anggota dewan ini, akhirnya pengesahan dapat dilakukan dengan kesepakatan ditambahkannya 2 rekomendasi lagi. Dua rekomendasi tersebut yakni dana bantuan sosial rumah ibadah harus segera dicairkan dan bantuan keuangan kabupaten/kota juga harus dikoordinasikan lebih jelas.

"Kita telah sepakat ditambahnya 2 rekomendasi itu, dan dewan pun sepakat dan menyetujui RAPBD tahun 2014 ini menjadi Perda," ungkap Johar.

APBD Riau terdiri atas pendapatan Rp7,11 triliun dan belanja Rp8,269 triliun. Selisih dari pendapatan dan belanja tersebut adalah sisa lebih tahun anggaran sebelumnya (Silpa) Rp1,15 triliun. (rrm)

Ikuti RiauAktual di GoogleNews

Berita Lainnya

Index