PEKANBARU, RiauAktual.com - Menjelang akhir tahun 2013, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru menggelar pencabutan undian penarikan Surat Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (STBP-PBB) Berhadiah periode pertama dan kedua tahun 2013.

Acara yang dibuka Asisten I Bidang Kesejahteraan Pemko Pekanbaru M Noer, didampingi Kadispenda Agusrin, para Camat dan Lurah se Kota Pekanbaru, Rabu (11/12/2013) di halaman Kantor Dispenda, turut menyaksikan pencabutan puluhan undian berhadiah oleh Dinsos, Kepolisian, dan notaris.

Agustrin sekaligus sebagai Ketua Panitia Penarikan Undian ini dalam pidatonya menyatakan, ini adalah agenda tahunan yang bertujuan merangsang dan memotivasi Wajib Pajak (WP) dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

"Tahun ini ada dua periode pengiriman kupon yakni April-Juni dan Juni-September. Dari data yang masuk periode I terkumpul 26.501 lembar kupon dengan nominal pajak Rp12.777.020.581 atau sebesar 27,35 persen. Sementara di Periode II ada 41.909 lembar, dengan nominal Rp 19.047.074.108 atau 69 persen," ujar Agustrin.

Agustrin juga menjelaskan, realisasi penerimaan PBB selama tahun 2013 sudah mencapai Rp32.248.333.411 miliar. Jumlah ini diperoleh dari sekitar 237.840 wajib pajak.

"Tahun ini jumlah lembaran penyetoran pajak mengalami kenaikan dari tahun lalu Totalnya 68.410 naik 6.885 lembar, dari 237840 wajib pajak," ulasnya.

Ditambahkan Agustrin, WP yang beruntung, akan memperoleh hadiah yang disediakan Pemerintah Kota Pekanbaru, berupa 6 hadiah pertama lemari es 2 pintu, 10 hadiah kedua TV 10 inci, 14 hadiah ketiga mesin cuci dan dua tabung, 16 blander untuk hadiah keempat.

Asisten I Bidang Kesejahteraan Masyarakat, M Noer, saat membacakan sambutan Walikota Pekanbaru Firdaus MT, menyatakan, sejak diberlakukannya UU no 28 th 2009, tentang pajak daerah, BPHTB dan PBB perdesaan dan perkotaan dan UU no 8 th 2011,  kini pengelolaan PBB sudah diserahkan ke Pemerintah Kota Pekanbaru.

Secara otomatis peningkatan penerimaan di pengaruhi oleh kemampuan para aparatur daerah khususnya Camat dan Lurah untuk menyadarkan warganya patuh membayar pajak.

"Undian ini diharapkan jadi motivasi dalam membayar PBB tepat pada waktunya. Untuk itu semua pihak perlu memperhatikan beberapa hal, PBB dibayar tepat waktu dan tepat jumlah. Perlu evaluasi agar kendala yang dihadapi aparatur Camat dan Lurah dapat menguasai sistim dan membangun koordinasi dengan masyarakat sehingga meningkatkan kesadaran membayar pajak," imbaunya.

Khusus untuk Camat,Lurah, BPN, dalam bertransaksi tanah agar mencantumkan harga jual tanah sesuai harga rill. "Karena selama ini sering ditemukan harga jual tanah sengaja dicantumkan lebih murah dari yang sebenarnya. Ini merugikan pemerintah dalam pembayaran pajak," tegas M Noer.

Berdasarkan pengamatan di lapangan dalam proses pencabutan undian nomor WP yang menyetor, hampir semua kelurahan meraih hadiah. (ver)