PEKANBARU, RiauAktual.com - Beberapa kali ditertibkan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru bekerja sama dengan Satpol PP terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng) yang berkeliaran di Kota Pekanbaru, namun tetap saja wajah kota dihiasi dengan aksi meminta-minta di beberapa persimpangan jalan.

Kembali berkeliarannya gepeng di Kota Pekanbaru, dikarenakan kurang tegasnya pemerintah dalam menertibkan gepeng. Ketika ditertibkan dan dipulangkan ke kampungnya, beberapa hari kemudian gepeng ini kembali lagi ke Kota Pekanbaru.

"Itu namanya bandel, kan datanya sudah ada di Disos. Jika sudah ditertibkan dan diperingati masih berkeliaran, maka kurung salam sel bekerjasama dengan aparat kepolisian," ungkap Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Kmaruzaman SH, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (2/12/2013).

Selama ini, sebut Kamaruzaman, pemerintahan hanya melakukan pembinaan semata. "Maka lakukan kurungan dan sita alat operasionalnya," sebut Kamaruzaman.

Tindakan pengemis yang membawa anak kecil, dan bukan darah dagingnya, sebut politisi Partai Demokrat ini, bahwa tindakan mengeksploitasi tenaga anak itu merupakan pelanggaran pidana.

"Ini melanggar hukum, pelakunya bisa dipidanakan. Membiarkan anaknya mengemis di jalan, membawa anak yang bukan anaknya untuk mengemis, itu bentuk pelanggaran hukum," tuturnya.

Dinas Sosial, Komisi Perlindungan Ibu dan Anak (KPIA), aparat kepolisian, Satpol PP, diminta melakukan razia secara rutin terhadap keberadaan gepeng. Karena persoalan gepeng di Kota Pekanbaru sudah mengkhawatirkan.

"Jika mereka tersenggol pengguna jalan, maka ini akan merugikan mereka dan pengguna jalan," tuturnya.

Sebagai kota yang sedang berkembang, persoalan gepeng, menurut Kamaruzaman merupakan persoalan yang serius. Karena kota yang berkembang tantangan sosialnya akan terus meningkat, salah satunya gepeng.

"Ini bukan soal kemiskinan tapi perilaku. Perilaku malas yang tidak mencerminkan budaya kerja keras," ujarnya.

Untuk menyelesaikan tantangan ini, Kamaruzaman menghimbau pemerintah melalui instansi terkait serius dalam menekan jumlah pengemis. Jika alasan tidak ada rumah singgah untuk menampung gepeng ini, Kamaruzaman meminta agar Disos mengajukan anggarannya ke DPRD.

"Tak ada alasan, ajukan ke Dewan pasti kita anggarkan. Dengan syarat harus melalui perencanaan yang matang. Sediakan dulu tenaga pendukungnya, pasti akan kami anggarkan disini," pungkasnya. (rrm)