Kadiskes Pekanbaru Tak Mau Komentar Soal Tenaga Kesehatan yang Tak Digaji

Kadiskes Pekanbaru Tak Mau Komentar Soal Tenaga Kesehatan yang Tak Digaji
(ils)

PEKANBARU, RiauAktual.com - Terkait 19 tenaga honor Dinas Kesehatan yang tidak dibayarkan honornya selama lebih dari 9 bulan, belum menekan jalan terang. Kepala Dinas Kesehatan dr Rini Hermiyati, saat ditemui di DPRD Kota Pekanbaru, menghindar dari wartawan dan enggan berkomentar.

Munculnya persoalan 19 tenaga honor Diskes yang bekerja di puskesmas di Pekanbaru ini saat salah seorang tenaga honor inisial RA menceritakan kegundahan hatinya ke wartawan. Dimana, dirinya dengan belasan tenaga honor lainnya, sudah 9 bulan tidak digaji. Mirisnya lagi, dalam kondisi gaji tersendat tersebut, ternyata Pemerintah Kota Pekanbaru tahun ini malah menerima 30 tenaga honor baru untuk Diskes.

"Tolong, Bang, sudah 9 bulan terakir ini kami belum gajian. Padahal kami sangat membutuhkannya, saya sudah 11 tahun bekerja di puskesmas. Sudah ditanyakan ke Kadis tapi tak ada jawaban," sebut RA kepawa wartawan akhir pekan lalu.

Para tenaga honor ini, malahan dijanjikan Kadiskes gajinya dibayarkan setelah APBD Perubahan Kota Pekanbaru tahun 2013 disahkan. Sebab, kata RA, dinas bilang pada APBD murni 2013 kemarin untuk honor pekerja Kadiskes ini tidak dianggarkan Dewan.

"Gaji per bulan 1,4 juta kalau masuk penuh setiap hari kerja. Kami selama ini masuk tiap hari walau tak digaji. Malahan kami berhutang ke teman lain," paparnya.

Menanggapi hal ini, Kadiskes Pekanbaru Rini, tak mau komentar. Saat keluar dari ruang rapat paripurna Balai Payung Sekaki DPRD Kota Pekanbaru, Senin (21/10/2013), Rini yang berpapasan dengan wartawan langsung gugup dan berusaha menghindar. Malahan, dirinya mengatakan adanya komentarnya di media soal pemberitaan lain, padahal dirinya tak pernah komentar itu.

"Aku tak mau komentar soal itu," kata Rini sambil meninggalkan wartawan menuruni anak tangga gedung DPRD.

Upaya mengelak dari wartawan dengan pura-pura sibuk menelepon ditunjukkan Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Syukri Harto. Saat keluar dari ruang paripurna yang sedang membahas anggaran perubahan Kota Pekanbaru, Syukri langsung dicegat wartawan guna mempertanyakan pembayaran honorer tenaga di puskesmas tersebut.

"Nanti kita cek, di perubahan nanti," sebut Syukri sambil terus sibuk menempelkan handphone ke telinganya seakan-akan sedang menelepon. Sesekali Syukri saat wawancara tidak menjawab pertanyaan wartawan dan pergi menjauh sambil berbicara dengan orang yang dihubungi di teleponnya. Setelah itu kembali lagi ke wartawan yang menunggu, namun tetap sibuk dengan handphonenya.

Saat ditanyakan adanya 30 tenaga honor baru yang diterima Pemko Pekanbaru, Syukri terlihat kaget dan tidak tahu menau soal itu. "30 apa, honor dimana? Ndak ah, siapa yang bilang. Tanya lah (ke Diskes), yang lama aja belum," timpalnya.

Untuk pembayaran honor tenaga yang bekerja di puskesman, Syukri mengaku, akan mengupayakannya dalam anggaran perubahan 2013 ini. "Kalau ditanya anggarannya, kalau belum teralokasi di murni akan kita anggarkan di perubahan. Kita akan tengok aturan, kalau gaji nanti akan kita gaji," sebutnya seraya kembali menjauhi wartawan sambil menelepon seseorang yang disebutnya Zamri dalam telepon itu. Setelah selesai berbincang sejenak melalui seluler itu, Syukri mohon diri meninggalkan wartawan.

"Saya shalat dulu lah ya, mohon maaf ya semua," tuturnya sambil bergegas meninggalkan para wartawan.

Anggaran

Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Fadri AR, mendengar informasi ini, mengatakan, selama ini DPRD tak pernah mengurangi anggaran untuk Dinas Kesehatan. Maka ketika mendengar adanya separuh lebih tenaga kesehatan yang tidak diberikan haknya, Fadri kaget dan merasa miris dengan kondisi tersebut.

"Padahal semenjak 2006 kita di DPRD ini tidak ada mengurangi anggaran, setiap yang mereka (Diskes) ajukan selalu kita tanyakan sudah lengkap atau tidak, karena kita tak tahu data di Diskes," sebut Fadri.

Fadri yang memang mitra kerjanya adalah Dinas Kesehatan, meminta agar persoalan honor tersebut segera diselesaikan. "Kok ada sebagian tak ada honor, padahal itu K2. Kita minta cari solusi koordinasi ke BPK, tak boleh bekerja tak digaji," pintanya.

Dinas Kesehatan juga disebut lalai dalam menangani persoalan tenaga honor tersebut. Maka Fadri meminta Diskes segera mengatasi kelalaian itu dengan segera melunasi gaji tenaga honor yang sudah bekerja di puskesmas bertahun-tahun itu. "Kelalaian ini harus segera kita atasi, tadi malam saya sudah ketemu di banggar," pintanya.

Sementara mengenai penerimaan 30 tenaga honor baru Diskes, Fadri menentang itu. Dengan tegas politisi PKS ini minta agar segera stop penerimaan tenaga honor baru.

"Saya minta stop penerimaan tenaga honor, K2 ini PR kita. Ini yang saya sayangkan, SKPD stop tenaga honor, kecuali kalau kurang," tuturnya.

Terkait Kadiskes yang tak mau komentar dan terkesan lari dari tanggung jawab, Fadri tak mau ambil pusing. "Kalau tidak komentar saya tak tahu, yang jelas kelalaian ini jangan sampai menghilangkan hak tenaga honor," pintanya.(rrm)

Ikuti RiauAktual di GoogleNews

Berita Lainnya

Index