PEKANBARU (RA)- Terbatasnya jumlah armada pemadam kebakaran saat ini juga menjadi pemicu tingginya tingkat kebakaran di kota Pekanbaru. Ini di buktikan semenjak Januari data kebakaran yang terjadi di kota pekanbaru sudah mencapai 93 kasus.

Jika di lihat dari sumber penyebab kebakaran, sebanyak 60 persen kasus di karenakan oleh korsleting listrik atau arus pendek, sisanya di karenakan lain-lain. Demikian hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (DKP) kota Pekanbaru, Syafril Nawawi Selasa (3/7).

"Semester I tahun 2012 jumlah kasus kebarakan masih tinggi dan sekitar 60 persen diakibatkan arus pendek listrik dan 40 persen diantaranya akibat kebakaran lahan," ujarnya.

Selain tingginya kasus kebakaran, DKP juga mengeluhkan kondisi penanganan penanggulangan kebakaran belakangan. Pasalnya armada yang terbatas membuat petugas kesulitan mengatasi kebakaran.

Dengan tingginya kasus kebakaran seringkali membuat petugas kebakaran kewalahan, apalagi kalau ada kebakaran secara bersamaan di lain tempat. Belum lagi biaya operasional yang dianggarkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui dana APBD hanya untuk mengatasi kebakaran satu kali dalam sehari.

"Padahal yang namanya kebakaran tidak bisa kita prediksi, bisa saja dalam satu hari itu sampai dua atau tiga kali kebakaran. sedangkan jumlah mobil yang ada saat ini hanya sebanyak 11 unit, itupun sudah tergolong tua dan tidak layak untuk dioperasikan lagi," ujar Syafril

Menurutnya, Untuk memenuhi kebutuhan armada tersebut pihaknya beberapa waktu lalu sudah mengajukan permohonan ke PT Chevron agar bisa membantu penambahan armada, tapi sayangnya usaha DPK untuk memenuhi kebutuhan armada ini tidak diperbolehkan oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dengan alasan negara tidak memperbolehkan kepada Pemerintah daerah untuk menerima bantuan berupa dana hibah atau sistem pinjam pakai dari pihak swasta.

"Dari pihak Chevron sebenarnya sudah ada sinyal dengan bersedia untuk membantu pengadaan sebanyak dua armada. Hanya saja Pemerintah Pusat meminta pemerintah daerah untuk menunggu kejelasan dana hibah dari Kementrian ESDM," tandasnya.(RA5)