DENPASAR, RiauAktual.com - Keberhasilan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali ternyata erat dengan kekerabatan budaya masyarakat Bali. Tanpa sentuhan IT LPD tetap eksis dan bertahan di tengah pesaing.

Puluhan wartawan ekonomi media cetak dan elektronik di Riau beserta Koordinator Usaha  Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UEK-SP) Riau dan Pemimpin BI Riau saat melakukan workshop wartawan di Bali, menelisik tips sukses lembaga yang sudah diakui secara nasional ini.

Dalam kunjungan ini, rombongan mendapatkan pemaparan pola kerja LPD hingga mengakar dan berhasil. Bahkan, dilihat dari jumlah asetnya, LPD Bali berkontribusi besar terhadap total  aset perbankan di Bali. Betapa tidak, dari total aset perbankan di Bali Rp40 triliun, sebesar Rp8,5 triliun adalah milik LPD.

LPD di Bali adalah hasil adopsi cara kerja Bank Nagari Sumbar. Dari jumlah awal 8 LPD pendirian tahun 1993, berkembang pesat menjadi 1.418 LPD di tahun 2013. LPD didirikan di Desa Adat yang dipimpin oleh Bendesa Adat. Desa adat di Bali memiliki otonomi khusus untuk memutuskan yang terbaik termasuk mempertahankan LPD hingga kini tidak berubah menjadi lembaga keuangan meski ada aturan BI yang baru tentang lembaga keuangan masyarakat (LKM).

"Di tahun awalnya hanya ada 8 LPD, kini berkembang menjadi 1418 unit. Total aset LPD kini sudah Rp8,5 triliun dengan merekrut tenaga kerja (Naker) ada 7.000, dana sebanyak ini disalurkan dalam bentuk kredit sebesar Rp 6,5 Triliun," ujar Kantor Perwakilan BI Wilayah III Bali dan Nusa Suarpika Bimantoro, melalui Kepala Divisi Ekonomi Moneter, didampingi Direktur Utama Bank Sinar Harapan Bali Iwayan Sukarta dan Direktur operasional dan TI I Gede Nyoman Alit Asmaragaya, Rabu (5/6) di kantor BI Bali.

Lourensia Yoan Destalinda, Peneliti BI Bali, juga menjelaskan uniknya LPD adalah lembaga keuangan yang berunsur kearifan lokal dan bisa mengadopsi budaya setempat di selaraskan dengan program ekonomi di Bali.

"LPD tidak diawasi oleh BI dan ini lembaga adat yang tidak digolongkan kedalam lembaga mikro, pengawasan tanggung jawab BPD, legalitasnya masih tersendiri, link ke perbankan belum ada bahkan meminjam dan menaruh dana atas nama lembaga tidak bisa," sebutnya.

Pemimpin BI Riau Mahdi Muhammad, mengakui kehadiran rombongan di Bali akan bermanfaat bagi peningkatan pemahaman masyarakat desa tentang lembaga keuangan. Apalagi untuk mengadopsi hal tersebut dengan menempatkannya sesuai kultur Melayu masih butuh perjuangan.

"Untuk di Riau sendiri, BI sudah coba buka dialog dengan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau. Apakah nantinya UED-SP bisa menjalin hubungan dengan LAM hanya mereka yang tahu," ujarnya.

Laporan: VR
Editor: Riki