Riauaktual.com - Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah wilayah telat cair, sehingga beberapa sekolah terpaksa mencari pinjaman dana untuk memenuhi operasional kegiatan belajar mengajar (KBM), salah satunya untuk Ujian Nasional (UN).

Menanggapi hal itu, Dirjen Dikdasmen Kemdikbud Hamid Muhamad mengakui dana BOS kembali mengalami keterlambatan cair khususnya di sekolah negeri lantaran aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Hamid mengaku sudah melakukan komunikasi dengan pihak Kemdagri agar persoalan tersebut dapat diselesaikan.

"BOS itu terlambat karena sekolah-sekolah itu harus mengajukan dulu ke dinas, kemudian dinas mengajukan lagi ke Pemda, beda dengan dulu," ujar Hamid saat jumpa pers terkait Ujian Nasional di Kemdikbud, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Ia berharap persoalan dana BOS dapat diselesaikan secepatnya agar dana operasional sekolah tak terganggu. "Janji dari pihak Kemdagri akhir bulan ini cair, semoga saja," katanya.

Sementara untuk SMA/SMK sederajat, sambung Hamid, pelaksanaan Ujian Nasional bisa diupayakan dengan iuran orangtua murid. Sebab, dalam aturannya, SMA/SMK bisa memungut iuran kepada orangtua murid.

"SMA/SMK itu masih boleh memungut iuran kepada orangtua, makanya itu dulu yang dipakai untuk menutup anggaran UN yang seharusnya pakai dana BOS. SMA dan SMK upayakan pakai dana lain dulu," paparnya.

Sebelumnya terkait pencairan dana BOS telat pernah dirasakan oleh sejumlah SD dan SMP di Kabupaten Lebak, Banten. Sejumlah sekolah terpaksa mengutang puluhan juta agar proses kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap berjalan.

"Kami terpaksa mengutang dulu agar kegiatan belajar mengajar (KBM) sekolah berjalan lancar," kata Kepala SMPN 3 Rangkasbitung Tito Sutanto di Lebak seperti dilansir dari Antara.

Akibat keterlambatan pencairan dana BOS, Tito terpaksa mengutang ke koperasi. "Kami berharap manajemen dana BOS diperbaiki kinerja juga profesional sehingga pencairan dana pendidikan tepat waktu," ujarnya.

Menurut dia, selama ini sumber anggaran pelaksanaan KBM sekolah hanya mengandalkan dana BOS karena sekolah dilarang memungut biaya pendidikan. Apabila, dana BOS tersebut mengalami keterlambatan tentu sekolah kebingungan, karena tidak memiliki sumber anggaran lain.

Karena itu, satu-satunya sekolah mengutang terlebih dahulu untuk menutupi biaya operasional sekolah, termasuk pembayaran guru honorer. "Kami sudah biasa jika dana BOS terlambat mengutang dengan nilai Rp20 juta per bulan," katanya menjelaskan.

Hal yang sama juga pernah dirasakan oleh Kepala SDN 1 Rangkasbitung Timur Kabupaten Lebak Helit Maryati. Ia mengaku bahwa sekolah belum menerima pencairan dana BOS sehingga terpaksa mengutang untuk menunjang pelaksanaan KBM berjalan. Keterlambatan pencairan dana BOS itu tentu menjadikan hambatan karena sekolah harus mencari dana untuk menutupi biaya operasional. Apalagi, sekolahnya itu memperkerjakan sembilan guru honorer.

"Beruntung, pembayaran honor guru lancar dari uang mengutang itu," katanya. (Wan)

Sumber: Okezone.com