PEKANBARU (RA) - Terkait adanya aksi protes dari pedagang jagung yang berjualan di belakang Purna MTQ, Kecamatan Bukit Raya, ditanggapi oleh Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Syamsul Bahri S Sos. Menurut praktisi Partai Demokrat ini, penertiban yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya diiringi dengan mencarikan solusi. Jika penertiban pedagang jagung, yakni pondok yang dibuat pedagang beralih fungsi menjadi tempat ajang mesum, harusnya Pemerintah Kota Pekanbaru membuatkan tempat bagi pedagang, agar lebih aman dan nyaman.

"Dalam persoalan ini, kita melihat memang keberadaan pondok-pondok yang didirikan oleh pedagang jagung di belakang MTQ itu salah. Sudahlah tempatnya gelap, dikamar-kamar pula, sehingga dijadikan sebagai ajang maksiat oleh muda mudi kita. Untuk menertibkan ini, Pemko Pekanbaru harus melakukan penataan dan menyediakan tempat yang lebih layak," ungkap Syamsul Bahri ketika ditemui RiauAktual.com di gedung DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (26/6).

Dari pengakuan pedagang yang melakukan aksi di depan Kantor Walikota Pekanbaru, bahwa Firdaus-Ayat ibarat kacang lupa kulit. Artinya, pedagang ini dahulu sewaktu Firdaus dan Ayat ingin menjadi Walikota dan Wakil Walikota, telah melakukan perjanjian kontrak dengan pedagang jagung, jika terpilih, maka pedagang jagung akan dikembangkan terus.

"Kalau memang ada perjanjian seperti itu, tak ada salahnya Pemko Pekanbaru menata dengan baik keberadaan pedagang jagung ini. Lagian menurut pandangan saya, kalau pedagang jagung ini ditata dengan baik, potensi untuk mendatangkan PAD cukup besar. Jadi tak ada salahnya kalau Pemko Pekanbaru menata dan mengembangkan keberadaan pedagang jagung ini," kata Syamsul lagi.

Ditambahkan Syamsul, jagung bakar saat ini memang menjadi makanan khas Kota Pekanbaru. Jika penempatannya tepat, maka pangsa pasar untuk jagung bakar ini akan besar, apalagi Kota Pekanbaru akan menjadi pusat pegelaran PON Riau pada September 2012 mendatang. Untuk itu, Pemko Pekanbaru seharusnya mengembangkan keberadaan pedagang jagung ini, bukan memusnahkannya.

"Tapi kalau ada pondok-pondok itu, kita dari DPRD saja tak bisa mentolelirnya. Pemko juga seharusnya melakukan pendekatan persuasif, bukan hanya melakukan pembongkaran mendadak gitu. Jagung bakar ini patut dikembangkan," pungkasnya. (RA1)