Jon Erizal Minta Pemerintah Mulai Pikirkan Pengganti Minyak

Jon Erizal Minta Pemerintah Mulai Pikirkan Pengganti Minyak
Jon Erizal bersama IWMR Riau. FOTO: Realise

RIAU (RA) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau dan kabupaten/kota se Riau masih didominasi oleh dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (migas). Diperkirakan, 10-15 tahun yang akan datang, hasil migas Riau akan turun drastis. Akibatnya, APBD Riau dan kabupaten/kota otomatis akan jauh berkurang. ‘’Untuk itu perlu dipikirkan antisipasinya dari sekarang,’’ ujar Bakal Calon Gubernur Riau, H. Jon Erizal, SE, MBA, di Pekanbaru, akhir pekan lalu.

Menurut Jon Erizal, APBD Riau saat ini mencapai Rp 8 triliun. Kabupaten Siak dan Bengkalis sudah di atas Rp 3 triliun. Sedangkan kabupaten lain di atas Rp 1,5 triliun. Besarnya APBD Riau dan kabupeten/kota ini karena dipasok oleh DBH migas. ‘’Bayangkan jika kita tidak punya minyak lagi 10-15 tahun ke depan. Pakai apa kita harus membangun,’’ kata pengusaha migas nasional itu saat berdialog dengan Ikatan Wanita Minang Riau (IWMR).

Untuk mengantisipasinya, Jon Erizal mengemukakan beberapa langkah. Pertama, Pemerintah Provinsi Riau secara bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota, DPR, DPRD dan komponen masyarakat lainnya, melakukan lobi ke pemerintah pusat untuk mendapatkan dana APBN yang lebih besar lagi. Kedua, menggaet investor untuk menanamkan modalnya di Riau. ‘’Investornya harus yang betul-betul, bukan investor jadi-jadian,’’ ujar pengusaha yang punya akses luas tersebut.

Ketiga, kata Jon Erizal, kita harus siapkan industri yang mengolah bahan mentah (raw material) menjadi bahan jadi . Sebab, mulai tahun 2013 ini, pemerintah pusat melarang ekspor bahan mentah ke luar negeri seperti CPO dan lain-lain. ‘’Industri  smelter (pabrik pengolahan) ini perlu disiapkan dari sekarang. Dengan demikian akan punya nilai tambah untuk masyarakat kita,’’ ujarnya.

Jika dipercaya oleh masyarakat Riau menjadi Gubernur Riau 2013-2018, Jon Erizal akan bekerja keras untuk melaksanakan tiga langkah tersebut. Dalam pembangunan, dia akan bekerja sesuai dengan rasio produktifity. Artinya, kebijakan umum dan skala prioritas harus mempertimbangkan rasio produktivitas. ‘’Mungkin gedung-gedung tinggi tak perlu lagi, kita lebih banyak mengisinya,’’ katanya memberikan contoh.

Sumber: Realise

Ikuti RiauAktual di GoogleNews

Berita Lainnya

Index