Riauaktual.com - Ribuan massa buruh perusahaan RAPP mengadakan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Riau, Senin (23/10) yang dimulai pukul 08.30 WIB.
Lebih kurang lima jam berlangsung, demo berjalan dengan lancar. Ribuan polisi berjaga.
Meski terik matahari sangat panas siang itu, tidak menyurutkan semangat para massa aksi untuk menyampaikan keluhan terhadap perusahaan tempat bekerja mereka. Massa aksi tak henti-hentinya teriak 'selamatkan buruh'.
Massa aksi lebih kurang 10 ribu, menduduki Jalan Jenderal Sudirman atau di bundaran tugu nol. Arus lalu lintas dialihkan.
Adapun tiga tuntutan tersebut ialah yang pertama menolak kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat membela hak dan kepentingan hak buruh dari dampak dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) nomor: 5322 / MEN LHK-PHPL/UHP/JPL.1X/2017 Tanggal 16 Oktober 2017 menetapkan bahwa Rencana Kerja Umum Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri untuk jangka waktu 10 tahun periode 2010 - 2019.
Kemudian, meminta MenLHK dan kehutanan mencabut SK 5322 dan yang ketiga meminta MenLHK dan kehutanan agar tidak tunduk dengan intervensi internasional.
Koordinator Lapangan Umur Buruh PT RAPP, Hamdani dihadapan ribuan buruh teriak lantang 'hidup buruh'.
"Cabut Permen Menteri LHK. Kami butuh makan," teriak Hamdani menggunakan alat pengeras suara.
Sementara itu, Rudi Prayetno selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP SPSI Indonesia, mengatakan bahwa keputusan menteri tersebut haruslah ditinjau ulang.
Menurut dia harus ditinjau ulang karena berakibat besar-besaran tidak saja diikuti yang lain dan terancam kurang lebih ratusan pekerja di PHK.
"Dengan adanya keputusan Menteri LHK Siti Nurbaya, maka SPSI akan melawan keras," tegas Rudi.
Dia melanjutkan, menteri LHK tidak tanggap dengan Pancasila dan UUD, yang selalu digembar-gemborkan oleh presiden. Demi keadilan sosial dan kehidupan layak.
"Jika tuntutan kami ini tak ditanggapi maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi," ancamnya. (ig)
