Dewan Usir PKL dan SRMI yang Bandel dari Kota Pekanbaru

Dewan Usir PKL dan SRMI yang Bandel dari Kota Pekanbaru
PKL dan SRMI yang meminta lokasi berdagangnya dilegalkan DPRD dan Walikota beberapa waktu lalu. FOTO: Riki

PEKANBARU (RA) - Persoalan pedagang kaki lima (PKL) yang ada di Kota Pekanbaru saat ini tak kunjung selesai. Dimana, Pemko Pekanbaru telah melakukan penertiban terhadap PKL yang melakukan jual beli di kawasan terlarang, namun selalu terjadi perlawanan dari PKL yang tergabung dalam SRMI.

Menanggapi PKL yang tak ingin ditata ini, Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru yang membidangi pedagang dan pasar, Afrizal Usman mengatakan, bagi pedagang yang masih enggan untuk ditertibkan oleh Pemko Pekanbaru, agar segera pindah atau memilih daerah lain selain Kota Pekanbaru untuk berdagang.

"Jika tidak mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah seperti pedagang yang masih terkesan enggan untuk mematuhinya, maka silahkan cari daerah lain, atau kasarnya silahkan hengkang dari Pekanbaru," kata Afrizal saat dimintai komentar soal bentrok PKL dengan Tim Yustisi dalam penertiban beberapa waktu lalu. Afrizal ditemui reporter RiauAktual.com di Gedung DPRD Pekanbaru, Jum'at (01/02/2013).

Dikatakan Afrizal, jika adanya Lembaga Suwadaya Masyarakat (LSM) yang mengatasnamakan Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) yang turut melibatkan diri seolah membela PKL, dikatakan bukan urusan LSM itu, namun ini menyangkut langsung kepada pedagang yang telah salah berjualan di tempat yang bukan semestinya, seperti di median jalan dan lainnya.

Lebih jauh dikatakan Politisi Partai Golkar ini mengatakan, DPRD tidak ingin ada masyarakat yang tidak tahu tentang aturan yang dibuat, karena jika masyarakat atau pedagang khususnya tahu dengan aturan, tentunya akan menjadikan Kota Pekanbaru tertib indah dan rapi sesuai dengan visi Walikota kedepan.

"Dengan munculnya pihak yang memprovokatori ini, para pedagang juga harus jeli, karena sejauh mana kepentingan pihak tersebut dalam memanfaatkan pedagang demi memuluskan keinginan mereka semata. Seperti ada hutang yang harus dibayarkan pihak tertentu yang kita ketahui kepada Pemko, dengan memanfaatkan aksi demo ini mereka menganggap hutang yang mereka buat tersebut dapat tertutupi. Harusnya PKL ini paham kalau mereka hanya digunakan oleh kelompok yang berkepentingan buruk itu," pungkasnya.

Laporan: Riki

Ikuti RiauAktual di GoogleNews

Berita Lainnya

Index