JAKARTA (RA) - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Ahmadi Noor Supit, menilai perilaku korupsi di lembaganya bukan kesalahan institusi, melainkan perilaku individu. "Bukan mekanisme yang menjadi masalah," kata Ahmadi seperti dilansir Tempo, Kamis (3/1/2013).
Politikus Partai Golkar ini berdalih perilaku korupsi sudah sedemikian meluas di masyarakat. "Tidak ada masalah dengan pembahasan di Banggar." tanggapannya terhadap laporan PPATK soal banyaknya rekening gendut anggota Banggar DPR.
Meskipun demikian, Ahmadi mengakui, selalu ada pihak yang memanfaatkan celah korupsi dalam setiap pembahasan anggaran. "Kalau seseorang sudah punya niat, dia bisa korupsi," ujarnya.
Selama ini, kata Ahmadi, proyek kementerian dan lembaga dibicarakan di tingkat komisi. Begitu pula anggarannya. Itu sebabnya, dia justru menuding kesempatan penyimpangan anggaran berada di level komisi. "Finalisasi di Banggar, tetapi perubahannya tidak signifikan."
Untuk menekan penyelewengan anggaran, Ahmadi meminta ada perbaikan birokrasi. Menurut dia, pusat korupsi ada di sistem birokrasi. Dia mencontohkan, sekarang seorang pengusaha bisa dengan leluasa mengusulkan proyek tertentu kepada sebuah kementerian dan lembaga dengan iming-iming tertentu. Selanjutnya, rencana proyek ini disampaikan kepada Dewan untuk disepakati. "Perbaikan mental birokrasi perlu," kata dia.
Sumber: Tempo.co