PEKANBARU (RA) - Hingga kepemimpinan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang baru saat ini, Azmi, penanganan banjir di Kota Pekanbaru masih sebatas pembicaraan saja, sementara eksen di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diwacanakan. Sehingga, banjir dan genangan air yang telah menjadi trendi di saat musim hujan di Kota Pekanbaru tidak mendapat penanganan penuh dari instansi yang dipercayakan Pemko Pekanbaru.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Herwan Nasri mengatakan, Dinas PU Kota Pekanbaru harus memetakan kondisi daerah Kota Pekanbaru sehingga dapat direncanakan dengan matang penanganan banjir dan pengelompokkan kawasan hijau dan daerah pembangunan.

"Kita harapkan pada 2013 ini sudah jelas arah dari wacana penanganan banjir ini. Karena dari dulu masa Kepala Dinas PU Dedi sudah dibicarakan hal itu sampai kepemimpinan Azmi nampaknya belum juga ada tindakan. Seharusnya ada photografi Pekanbaru tentang daerah di Kota Pekanbaru ini. Dari photografi itu dapat dilihat bahwa daerah di Kota Pekanabru ini ada yang datar dan bergelombang, kalau sudah ada photografi maka alam di Kota Pekanbaru dapat dipetakan, banjir dimana saja," ungkap Herwan ketika berbincang dengan RiauAktual.com di gedung DPRD Kota Pekanbaru, Jum'at (14/12/2012).

Politisi Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) ini juga memaparkan, pembuangan air di Kota Pekanbaru saat ini hanya ke Sungai Siak dan Sungai Kampar, meskipun melalui Sungai Air Hitam dan sungai kecil lainnya di Kota Pekanbaru, namun muaranya tetap di Sungai Siak. Dengan demikian, data aliran air dan resapan yang ada di Kota Pekanbaru sangat diperlukan untuk penanganan yang lebih terarah.

"Data itu yang perlu harus didesain sehingga dapat dipetakan kemana saja pengaliran air ini, dapat diketahui besar apa drainase yang diperlukannya, berapa luas daerah dan pembagian tanggung jawab, apakan tanggung jawab provinsi atau kota. Peta ini nantinya akan digunakan selamanya, meskipun pimpinan daerah berganti petanya tetap itu juga," pintanya.

Herwan juga menambahkan, penanganan banjir memang tak bisa secara kilat, boleh bertahap tapi arahnya harus jelas. Karena dari data yang ada di Dinas PU saat ini, belum ada kawasan banjir itu berapa dan penanganannya seperti apa. Padahal menurut Herwan, bisa dihitung Daerah Modern Desain (DMD) dan dalam pembangunan akan mengacu kepada RTRW, tidak seenaknya saja membangun bagi yang punya uang dan pemerintah juga tak seenaknya mengeluarkan izin pembangunan.

"Sekarang kita lihat pengusaha main timbun saja daerah sehingga aliran air tersendat membuat air menggenang. Pembangunan jadi lari dari GSB dan mengacukan kewajiban membangun drainasenya. Perumahan sekarang juga tak ada memperhatikan Ruang Kawasan Hijau, sebenarnya pengawasan itu yang kurang," imbuhnya. (RA1)