Riauaktual.com - BKKBN menyebutkan angka kelahiran total di Provinsi Riau masih 2,9, atau tergolong tinggi dibandingkan 2,6 angka rata-rata nasional.

"Artinya, rata-rata ibu di Riau melahirkan anak 2 hingga 3 anak, antara lain disebabkan oleh Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) KB masih rendah," kata Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Riau Yenrizal Makmur, di Pekanbaru, sebagaimana dikutip dari antarariau, Senin.

Menurut dia, rendahnya pencapaian KIE akibat keluarga sasaran jauh dari fasilitas kesehatan, atau pelaksanaan program KIE belum optimal di daerah terpencil.

Selain itu, katanya masih tingginya angka kelahiran total dipicu  laju pertumbuhan penduduk Riau yang masih tinggi karena faktor migrasi ke daerah ini.

"Riau merupakan daerah yang menarik bagi warga asal provinsi lain untuk mencari nafkah apalagi daerah ini dikenal dengan daerah kaya minyak," katanya.

Di samping itu, pemicu tingginya angka total kelahiran di Riau juga akibat usia perkawinan berkisar 15-49, serta peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih rendah.

BKKBN Riau masih terkendala tingginya angka putus pemakaian kontrasepsi berpeluang ibu bisa hamil kembali,  
belum optimalnya pemanfaatan tenaga provider (pelayanan KB) bidan dan dokter yang sudah dilatih. Selain itu partisipasi pria ber-KB juga masih rendah.

"Untuk menekan angka kelahiran total, diperlukan pemantapan konseling KB di tingkat pelayanan statis, serta perlu meningkatkan adovakasi  kepada pengembil kebijakan, agar program KB menjadi program prioritas," katanya.



 











Politisi PDI Perjuangan ini juga mengkritik pemerintah setempat, yang dianggap boros dalam menggunakan anggaran


         
Menurut politikus Partai Bulan Bintang (PBB) itu, seharusnya letak lampu dan peralatan penunjangnya aman dari pencurian.
         
Dia mengatakan petugas terkait lalai dan tidak memperhitungkan faktor keamanan terlebih dahulu.
         
Pengawasan secara rutin, katanya, juga harus dilakukan dan jangan dibiarkan begitu saja setelah peralatan itu dipasang.
         
Aparat Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Pemkab Siak sebagai pengelola tentu harus bertanggung jawab terhadap raibnya baterai tersebut.
         
Padahal sebelumnya, Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Pemkab Siak, Wan Ibrahim Surji mengatakan pihaknya sudah melaporkan ke polisi karena ada sebanyak 49 baterai yang hilang.
         
Dia mengatakan bahwa harga baterai untuk penerangan tenaga surya yang hilang itu sebesar Rp2,5 juta per unit.
         
Masalah tersebut terungkap ketika dilakukan pengecekan malam hari bahwa pada sejumlah ruas jalan yang biasanya terang kemudian menjadi gelap.
         
Namun ketika siang hari dilakukan pemeriksaan pada bohlam dan peralatan lain, ternyata pada lampu penerangan itu tidak memiliki baterai.
         
Wan Ibrahim mengatakan dalam catatan bahwa baterai yang hilang itu berada di Jalan Kwalian, Pasar Berlantik, Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Siak.