SELATPANJANG (RA) - Usaha semua pihak dibantu dengan doa, akhirnya perjuangan guru honor madrasah Kemenag Meranti membuahkan hasil yang manis. Ribuan guru honor tetap akan mendapatkan hak mereka yang belum dibayar tanpa dikurangi sedikitpun.

Hal itu sebagaimana ditegaskan Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi, ketika ditemui di Selatpanjang usai mengikuti Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD-P 2016, Rabu (16/11). Kata H Irwan, dana hibah ke Kemenag Kepulauan Meranti untuk membayar hak ribuan guru honor madrasah tetap dipertahankan pada APBD Perubahan.

"Tetap kita dipertahankan. Tidak ada tekanan politik, yang jelas dibayar penuh hak guru honor madrasah ini dalam rangka memperkuat SDM di bidang keagamaan," tegas H Irwan.

Namun, diakui H Irwan juga, memang sebelum ini banyak dorongan kepada Pemda Meranti untuk tetap mempertahankan belanja hibah terhadap guru agama ini. Lalu, dengan pertimbangan banyak hal, tambah orang nomor satu di Kepulauan Meranti itu lagi, semuanya diakomodir di APBD-P. "Semoga informasi ini menenangkan semua guru honor madrasah," kata H Irwan lagi.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kepulauan Meranti Fauzi Hasan SE mengatakan dalam hal memperjuangkan hak guru honor madrasah ini, mendapat dukungan dari seluruh anggota legislatif. Seluruh wakil rakyat berharap besaran hibah ke Kemenag Kepulauan Meranti yang semula dianggarkan Rp25,9 miliar bisa dipertahankan dan alhamdulillah direspon baik oleh kepala daerah.

"Ini kerja keras semua pihak, semua anggota DPRD Kepulauan Meranti mendukung itu. Ini bukan perjuangan satu orang atau satu kelompok saja," kata Fauzi Hasan pula.

Di tempat terpisah, M Mansur ST ketika dihubungi GoRiau mengaku sangat senang. Mewakili guru-guru honor madrasah, M Mansur mengucapkan terima kasih pada semua pihak baik legislatif maupun eksekutif karena telah berjuang dengan hasil akhir yang manis. "Ini menjadi informasi yang menambah semangat kami," kata M Mansur.

Kepada seluruh guru-guru honor madrasah, diharapkan dengan informasi bisa menambah semangat dalam mencerdaskan anak bangsa. "Mudah-mudahan seluruh guru honor ini semangat dan sungguh-sungguh dalam mengajar. Hari ini Pemda dan legislatif menunjukkan bukti bahwa mereka pro terhadap guru dan madrasah yang ada di Kepulauan Meranti," kata M Mansur dengan perasaan senang.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, tahun 2016 hak guru honor baru dibayar dua bulan yaitu Bulan Januari dan Bulan Februari. Untuk Bulan Maret hingga akhir tahun 2016 belum diperoleh.

Ini terjadi akibat dari rasionalisasi anggaran. Meski demikian, ribuan guru honor madrasah tetap berjuang agar hak mereka tidak terkena rasionalisasi. Pantauan GoRiau, guru honor madrasah sempat mendatangi Kemenag dan DPRD Meranti untuk mempertanyakan kejelasan hak mereka yang belum juga dibayar. (hms)