NASIONAL (RA) - Aksi unjuk rasa terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sempat membuat ketar ketir para pemangku jabatan di negeri ini. Bagaimana tidak, jauh sebelum unjuk rasa yang dilakukan dari pelbagai organisasi agama itu digelar, Polri selaku aparat keamanan sudah membuat kuda-kuda.
Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya sudah menyiapkan ribuan personel hingga rekayasa arus lalu lintas Ibu Kota. Bahkan, satuan Brimob dari beberapa daerah sengaja 'diboyong' ke Ibu Kota guna membantu pengamanan.
Tak hanya dari segi pengamanan, sejumlah tokoh politik pun ikut angkat bicara meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menindak tegas Ahok agar tak terjadi gejolak perlawanan di tengah massa yang sudah kadung tersulut emosi.
Unjuk rasa 4 November lalu pun berlangsung damai hingga waktu maghrib. Sayangnya, setelah itu, situasi menjadi mencekam. Massa yang tetap meminta bertemu Jokowi pun marah lantaran permintaannya tak dipenuhi.
Alhasil, kerusuhan terjadi di sejumlah daerah di Ibu Kota. Belum selesai sampai di situ. Buntut aksi demo 4 November, terjadi aksi saling lapor. Ada saja yang dilaporkan, mulai dari penghinaan terhadap Presiden Jokowi saat demo berlangsung hingga tudingan adanya provokator.
Jokowi pun tak tinggal diam. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memilih langkah yang lebih bijak dalam menjawab pelbagai tudingan pasca bentrokan demo 4 November. Jokowi melakukan safari militer hingga menemui para alim ulama.
Satu hal yang ditekankan Jokowi, yakni mengingatkan jika Indonesia terdiri dari kebhinekaan yang perlu dijaga.
Seperti saat dirinya mengajak prajurit Marinir menjadikan kemajemukan suku, ras, agama maupun golongan sebagai kekuatan besar membangun bangsa.
"Kita ingin Indonesia menjadi contoh terbaik bagi dunia dalam mengelola keberagaman. Beberapa negara sudah menjadikan kita sebagai contoh itu. Di mana kemajemukan justru menjadi kekuatan bangsa kita untuk maju," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan pada Pasukan Brimob di lapangan markas Korps Brimob, Depok, Jawa Barat, Jumat ( 11/11).
"Sebagai Tentara Nasional, Prajurit Korps Marinir harus menjadi kekuatan perekat kemajemukan dan pantang menyerah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegasnya.
Selain itu, Jokowi juga menginginkan agar kaum mayoritas melindungi minoritas. Saling menghargai.
"Di negara kita, kita ingin yang mayoritas itu melindungi minoritas. Yang minoritas menghormati mayoritas. Saling menghargai, saling menghormati. Kemajemukan bisa menjadi kekuatan yang maha dahsyat jika kita mampu menjaganya dengan baik dalam bingkai persatuan Indonesia, dalam bingkai NKRI," ujar Jokowi.
Dituturkannya, sudah banyak bangsa yang menghadapi takdir sejarah tercerai-berai karena tak mampu menjaga kemajemukannya. Padahal, sejak dahulu, para leluhur bangsa Indonesia meyakini bahwa keragaman tidaklah menjadi halangan bagi sebuah bangsa untuk berdiri tegak. Keragaman justru mampu menjadikan Indonesia memiliki kekuatan untuk bersatu sebagaimana tercermin dalam semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika.
Oleh karena itu, Jokowi berpesan agar dalam menjalankan tugasnya prajurit Marinir senantiasa menjadi perekat kemajemukan bangsa. Prajurit marinir harus menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan negara Indonesia.
Tak sampai di situ, Jokowi kembali membahas tentang pentingnya menjaga kebhinekaan dalam negeri saat menghadiri acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Ulama dan Rakyat di kawasan Ancol, Jakarta Utara.
"Sebagai bangsa yang besar, kita mendapatkan karunia dari Allah SWT. Geografis kita yang sangat strategis. Kekayaan dari Samudera Hindia hingga Pasific. Sumber daya alam yang melimpah, mulai hutan, mineral, minyak, dan gas. Dan yang tidak kalah penting sumber daya manusia kita berjumlah 250 juta. Kita berpenduduk nomor empat terbesar di dunia," kata Presiden Jokowi dalam pidatonya di hadapan 10 ribu ulama dan rakyat, Sabtu (12/11).
Mantan Wali Kota Solo itu melanjutkan, dilihat dari sejarah Indonesia, keragaman yang ada tidak dapat dipisahkan begitu saja. Kemerdekaan Indonesia saat ini merupakan hasil dari kemajemukan lintas agama dan tokoh masyarakat.
"Kalau menengok sejarah, negara kita negara yang besar. Betapa sangat besarnya, saat Kerajaan Sriwijaya bisa menguasai. Majapahit yang bisa menguasai. Pasai bisa menguasai banyak wilayah. Tetapi menurut saya, yang patut kita syukuri, kita memiliki pemimpin yang hebat. Presiden Soekarno mewariskan ideologi, mewariskan Pancasila," sambung Jokowi.
Presiden Jokowi menegaskan, masyarakat harus berpegang teguh pada Pancasila yang merupakan landasan negara. Sebab tanpa berpegang teguh pada Pancasila, maka Indonesia mudah terpecah belah.
"Pancasila merupakan kekuatan sebagai alat pemersatu. Kita harus sadar, negara kita beragam-ragam. Berapa suku, bahasa daerahnya. Bahasa daerah sendiri 340 macam lebih. Ini yang harus kita sadari. Kita dianugerahi Allah keragaman dan kemajemukan," terang Jokowi.
Tak hanya di dalam negeri, bahkan Jokowi juga mengingatkan Warga Negara Indonesia (WNI) di Australia untuk selalu menyampaikan aspirasi secara tertib tanpa tindakan anarkis.
"Inilah saya kira kedewasaan-kedewasaan kita dalam berdemokrasi sehingga kita harapkan ke depan penyampaian-penyampaian aspirasi itu bisa dilakukan dengan baik, dengan tertib, dengan damai. Tetapi kalau sudah masuk pada pelanggaran hukum, rusuh, saya pastikan aparat keamanan, kepolisian akan melakukan penegakan hukum dengan tegas," ungkap Jokowi saat Video conference di Istana Kepresidenan Bogor beberapa waktu lalu.(merdeka.com)
Follow WhatsApp Channel RiauAktual untuk update berita terbaru setiap hari
GoogleNews
.jpg)