NASIONAL (RA) - Akhir-akhir ini, situasi dan kondisi ibu kota semakin panas. Terutama beberapa hari menjelang aksi unjuk rasa besar-besaran yang akan dilakukan ribuan orang dari sejumlah ormas keagamaan, sebagai buntut dari pernyataan calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok. Umat muslim menuding Ahok melakukan penistaan agama.

 

Kasus ini sesungguhnya sudah dibawa ke ranah hukum. Ahok sudah diperiksa Bareskrim Mabes Polri terkait pernyataannya soal surah Al Maidah. Ahok sempat menyinggung soal memilih pimpinan dan mengaitkannya dengan Surah Al Maidah. Meski sudah diproses hukum, sejumlah ormas keagamaan tetap berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara pada Jumat 4 November 2016.

 

Semua dibuat sibuk dengan agenda pengerahan massa besar-besaran dari sejumlah daerah, menuju ibu kota Jakarta. Polisi memperkirakan, jumlah massa aksi bisa mencapai puluhan ribu orang. Polisi dibuat sibuk menjaga ibu kota dari hal-hal yang tak diinginkan. Untuk pengamanan jakarta, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan telah meminta bantuan personel dari polda lain.

 

"Ada beberapa personel yang dari luar Jakarta, dari Banten, dari Jabar, dari Jatim, dari Lampung, dari Kalimantan, dari NTT yang sudah datang ke sini dan hari ini semua sudah ada di Jakarta," ujar Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Selasa (1/11).

 

Tidak hanya polisi yang sibuk mengurus rencana aksi demo besar-besaran itu, politisi, ketua umum partai, ulama, hingga presiden juga dibuat repot. Presiden Joko Widodo menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya. Salah satunya membahas demo 4 November. Di akhir pertemuan, Prabowo mengatakan bahwa unjuk rasa adalah hak setiap warga menyampaikan suaranya. Namun, jangan sampai bertujuan memecah belah bangsa.

 

"Bapak Presiden sepintas mengatakan demo hak konstitusional beliau juga ingin yang baik kondusif dan itu yang kita inginkan. Jangan sampai ada unsur yang mau memecah belah bangsa, itu yang kita jaga," kata Prabowo.

 

Presiden Jokowi juga sengaja mengundang ulama pimpinan organisasi muslim di Indonesia baik PBNU, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia ke istana negara. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin menduga pertemuan tersebut untuk membahas demonstrasi besar-besaran pada 4 November dan Pilkada Serentak tahun 2017.

 

"Kita perkirakan bahas ada kaitannya dengan situasi akhir-akhir ini, dengan demonstrasi, mungkin juga dengan kemungkinan terjadinya Pilkada Serentak kira-kira mungkin begitu," kata Ma'ruf sesaatnya tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/11).

 

Ma'ruf memperkirakan Presiden Jokowi mengundang MUI, NU dan Muhammadiyah untuk dapat saling bahu membahu meredam emosi masyarakat terhadap pernyataan Ahok. Menurut Jokowi, ulama merupakan penerus nabi bertugas menjaga dan memberikan tuntunan ke setiap umat.

 

"Kita percaya para ulama merupakan penerus nabi dan tugasnya membawa kabar yang baik, menjaga umat, memberikan peringatan, memberikan tuntunan pada umat dan kita semuanya," kata Jokowi.

 

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga turun gunung. Dia menemui Menko Polhukam Wiranto di kantornya, membahas demo 4 November. "Ya seputar itu (Demo 4 November)" kata Wiranto.

 

Namun Wiranto enggan menjelaskan secara rinci poin dan pokok pembahasan dengan SBY terkait aksi unjuk terhadap Ahok dalam atas tudingan penistaan agama. Mantan Panglima ABRI ini juga tidak menyebutkan usulan SBY yang disampaikan dalam pertemuan singkat tersebut.

 

"Itu masukan sudah paham. Mantan Menkopolhukam (SBY) kan sama ilmunya. Tapi pasti beliau punya pandangan, apapun beliau mantan presiden. Ada satu pemahaman. Saya harap tidak hanya SBY, tapi mantan presiden sekalipun harus punya pandangan yang sama warisan ini harus kita amankan," ujarnya.

 

Malam harinya, SBY menyambangi kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam pertemuan hampir satu jam itu, mereka berdua sempat menyinggung terkait rencana adanya aksi dari Gabungan Ormas Islam dan sejumlah tokoh pada 4 November 2016 mendatang.

 

"Tentu kita bicara kondisi hari ini dengan harapan bahwa sebuah kejadian 1-2 hari mendatang tanggal empat (November) dan juga Pilkada berlangsung dengan aman, baik. Dan kalau ada hal-hal, kita koordinasi lah masing-masing," kata Wapres JK.

 

Selain itu, mantan Ketua Umum Golkar ini mendengarkan masukan yang diberikan oleh SBY. Sebab, menurutnya, alangkah lebih baik jika melakukan pencengahan terlebih dulu sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, salah satunya terjadinya tindakan anarkis.

 

"Sebelum terjadi, kita harus siap. Kalau betul-betul terjadi demonstrasi besar-besaran. Kita kan harus siap kan," terangnya.

 

DI tempat terpisah, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan. Rupanya pertemuan tersebut guna membahas rencana demonstrasi besar yang akan dilakukan Front Pembela Islam (FPI) dan sejumlah ormas keagamaan terhadap Basuki T Purnama ( Ahok).

 

"Tentunya kita juga bicarakan dan kita juga sependapat kita ingin suasana Negara, suasana Ibukota dalam keadaan yang baik, sejuk dan damai. Kita berharap semua pihak taat terhadap hukum dan semua berjalan dengan damai," tutur Prabowo.

 

Presiden PKS Sohibul Iman cukup prihatin dengan situasi dan kondisi yang ada seperti saat ini. "Kita para elite juga harus menjaga etika fatsun politik, sehingga kita tidak menyentuh ada hal-hal yang sangat sensitif," ucap Sohibul.

 

Pada intinya, kesibukan semua pihak menjelang aksi demo besar-besaran agar kondisi negara dan ibu kota tetap kondusif. Masyarakat tidak mudah terprovokasi dan terpancing emosinya, sehingga mudah dipecah belah. (merdeka.com)