NASIONAL (RA) - Ketua delegasi parlemen Indonesia, Fadli Zon berbicara di sidang Inter-Parliamentary Union. Di depan parlemen seluruh dunia, Indonesia menegaskan komitmen mendukung penegakan Hak Azasi Manusia.

 

Fadli menjelaskan sejak reformasi tahun 1998, Indonesia terus berupaya memperbaiki permasalahan HAM. Indonesia juga sudah melakukan koreksi soal HAM dengan mengamandemen UUD 1945.

 

Saat ini di dunia Islam, Indonesia adalah negara demokrasi nomor satu dengan 260 juta penduduk. Tentu banyak dinamika yang timbul dengan jumlah penduduk yang besar.

 

"Kami sadar hal hal yang menciderai HAM seperti diskriminasi, intoleran serta tindakan semena-mena aparat negara dapat menimbulkan konflik. Dalam sekejap mengubah perdamaian menjadi musuh," kata Fadli Zon di Jenewa, Swiss, Rabu (26/10).

 

Karena itu tak boleh ada tempat untuk intoleransi dan kebencian terhadap suatu agama, ras, atau etnik apa pun. Aparat keamanan pun tak bisa berlaku diskriminasi dan seenaknya.

 

"Parlemen harus menjadi responder pertama. Menampung aspirasi masyarakat yang menjadi korban," kata Fadli Zon.

 

Lebih lanjut, Fadli menegaskan Indonesia tak hanya peduli pada masalah HAM di Indonesia tapi juga soal HAM di dunia. Persoalan HAM masih terjadi di Suriah, Palestina, dan sejumlah negara Timur Tengah dan Afrika.

 

"Kami juga mendesak PBB lebih aktif bergerak. Peran PBB sangat besar untuk menyelesaikan pelanggaran HAM lintas negara," kata Wakil Ketua DPR RI ini.

 

Parlemen Indonesia meminta PBB harus obyektif dan imparsial menyelesaikan masalah HAM dunia. Perlu ada sanksi tegas bagi negara yang mengabaikan peringatan PBB.

 

"PBB harus bergerak. Jangan sampai ada pembiaran," kata Fadli. (merdeka.com)