RAGAM (RA) - Pertemuan Inter Parliamentary Union (IPU) ke 135 digelar di Jenewa, Swiss. Ada tujuh masalah utama yang diusulkan menjadi fokus pertemuan parlemen sedunia ini.
Parlemen Maroko mengusulkan untuk mendorong konsolidasi internasional membantu negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan ibu kota di Yerusalem Timur.
Kedua, Parlemen Arab Saudi didukung Bahrain mengajukan proposal kepada parlemen dunia (IPU) agar menolak ketentuan hukum AS (keputusan pengadilan AS) yang bisa menjerat dan menjatuhkan sanksi kepada suatu negara. Aturan hukum AS ini juga memungkinkan warga negaranya menggugat semua negara.
Arab dan Bahrain menilai apabila tindakan yang dianggap tidak sah ini diperbolehkan, akan bertentangan dengan prinsip kedaulatan.
Parlemen Suriah meminta meninjau efek negatif dari sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada mereka.
Sementara Parlemen Uganda meminta ada jaminan perlindungan untuk para pengungsi sampai mencapai negara tujuan mereka.
Utusan Republik Bolivaria Venezuela mengusulkan IPU menghormati suara kaum separatis sebagai bagian dari demokrasi.
Lalu Parlemen Meksiko menyuarakan soal krisis kemanusiaan di Allepo. Penegakan HAM dan perlindungan pada kemanusiaan.
Parlemen Jerman mengusulkan IPU fokus pada perang dan humaniter di Suriah, terutama di Allepo.
Terhadap tujuh persoalan yang diusulkan oleh parlemen negara negara IPU, Indonesia menekankan perhatian utama yang meliputi tiga aspek.
"Isu pertama adalah aspek kedaulatan nasional. Termasuk terhadap isu sentral yang terkait kedaulatan Palestina. Apalagi setelah Israel mau menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota. Ini sangat mengganggu," kata Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI Rofi Munawar kepada merdeka.com di Jenewa, Swiss, Minggu (23/10).
"Selain itu Irak dan Suriah juga memiliki masalah dengan kedaulatan mereka," lanjut Rofi.
Fokus perhatian kedua terhadap permasalahan perlindungan warga sipil. Dalam penegakan kedaulatan dan konflik bersenjata, di mana warga sipil selalu menjadi korban.
Ketiga adalah permasalahan pengungsi yang saat ini menjadi perhatian global terutama yang berasal dari daerah konflik.
"Pengungsi tercatat jutaan orang akibat konflik. Sekarang seolah negara yang ditinggalkan tak mau mengurus warganya yang mau mengungsi," kata politikus PKS ini. (merdeka.com)
Follow WhatsApp Channel RiauAktual untuk update berita terbaru setiap hari
GoogleNews
