PEKANBARU (RA) - Anggota DPRD Kota Pekanbaru Roem Diani Dewi menegaskan, bahwa dirinya tidak setuju kalau Pemko membuat Perwako hanya untuk plastik berbayar, karena dinilai tidak ada pengaruhnya terhadap pengurangan sampah plastik di Pekanbaru.

Dasar penolakan ini disampaikan Dewi, yang juga merupakan politisi dari Partai PKS, adalah, sejauh mana Perwako ini dapat mengurangi plastik, lalu dengan adanya plastik berbayar ini memberatkan masyarakat, karena harus mengeluarkan uang tambahan untuk beli plastik, apalagi dengan ekonomi sulit sekarang ini, dan juga, uang hasil dari plastik berbayar itu penggunaannya tidak jelas.

Dewi pernah mempertanyakan langsung ke salah satu ritel soal plastik berbayar. Dikatakannya akan dijadikan dana CSR, ketika ditelusurinya lebih jauh tidak ada.
"Artinya, ini sangat memberatkan masyarakat. Sebaiknya tidak usah lagi diterapkan, dan tak perlu dibuatkan perwakonya," ucapnya, Selasa (13/9).

Diingatkan Dewi, dengan kondisi sekarang ini, APBD kena rasionalisasi, PAD tak capai target malah merosot. "Jangan lagi memberatkan masyarakat dengan aturan yang tidak memihak kepada masyarakat," katanya.

Disampaikan Dewi, himbauan ini pun tidak jelas. Katanya mau mengurangi sampah plastik, tapi dihampir semua ritel masih menyediakan kantong plastik. "Inikan kita hanya latah saja, dan himbaunnya tidak jelas juga," ungkapnya.

Padahal dikatakan Dewi lagi, sampah plastik itu bisa didaur ulang. "Sekarang kita kan punya teknologi yang dapat menghancurkan plastik, dan diubah jadi barang yang berguna, daur ulang," jelasnya.

Seharusnya, saran Dewi lagi, dana CSR yang disebutkan di awal tadi, BLH ataupun kementerian BLH dapat menerapkan program yang lebih jitu. Tentunya yang dapat menghabisi linbah plastik itu. (GS)