PEKANBARU (RA) - Guna mempertanyakan realisasi penggunaan anggaran APBD 2012, Komisi III DPRD Kota Pekanbaru melakukan hearing dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru pada Rabu (03/10/2013). Dari hearing tersebut Komisi III menemukan beberapa substansi pada Dinas Pendidikan yakni persoalan masuknya buku pelajaran kelas V SD yang materinya terlalu vulgar. Untuk itu, Komisi III akan menyurati Kementrian Pendidikan.

Sementara untuk Dinas Kesehatan, dari hearing yang digelar di Ruang Rapat Komisi III DPRD lantai II Gedung DPRD Pekanbaru diketahui bahwa untuk anggaran fooging pada APBD Perubahan 2012 tidak diadakan, karena kasus demam berdarah tahun ini jumlahnya hanya 95 kasus. Sedangkan untuk APBD murni 2013, akan dianggarkan kembali Rp600 Juta untuk fooging Dinas Kesehatan Pekanbaru.

"Kita tadi hearing dengan Diskes dan Disdik, untuk Diskes pada APBD-P ini anggaran untuk Diskes itu lebih kepada dana perbaikan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang ada di Pekanbaru, totalnya Rp2,6 Milyar untuk 25 Puskesmas dan Pustu, itu yang mereka ajukan ke kita dan kita akan lakukan peninjauan terhadap puskesmas tersebut terlebih dahulu," ungkap Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Muhammad Fadri AR yang didampingi oleh Sekretaris Komisi III, Ade Hartati Rahmad MPd di gedung DPRD Pekanbaru.

Sementara itu, untuk anggaran pendidikan dalam APBD Perubahan 2013 diketahui sebesar Rp600 Milyar atau 30 persen dari total APBD-P Kota Pekanbaru. Jumlah tersebut akan dimanfaatkan Disdik untuk pembelian lahan pembangunan sekolah negeri yang ada di beberapa titik, seperti di Kecamatan Tenayan Raya, Bukit Raya, dan Kelurahan Sidomulyo Barat. Untuk pengadaan lahan tersebut, Komisi III dalam hearing menegaskan kepada Disdik agar pengadaan lahan dapat dilakukan sebelum 2013.

"Kalau 2013 masih dalam pembebasan lahan, maka kita tak mau hal itu terjadi. Karena 2013 kita harapkan pembangunan sudah diangsur, bukan persoalan lahan saja lagi. Maka dari itu tadi kita Komisi III meminta agar pengadaan lahan ini dilakukan dengan baik, pilih lahan yang tidak sengketa, lahan yang jelas pemiliknya dan lahan yang berada di lokasi yang tidak terlalu padat penduduk," paparnya. (rik)