DPRD Minta Pihak Hotel Sesuaikan Tarif Parkir dengan Perda

DPRD Minta Pihak Hotel Sesuaikan Tarif Parkir dengan Perda
Zaidir Albaiza

PEKANBARU (RA) - Adanya keluhan warga yang berkunjung ke hotel dengan tarif parkir yang mahal, mendapat tanggapan dari pihak DPRD Kota Pekanbaru. DPRD Meminta Pihak hotel menyesuaikan dengan aturan yang berlaku saat ini di Kota Pekanbaru.

"Pastinya kita minta tarif pakir itu harus sesuai aturan, jangan hanya berdasarkan kemauan pengelola saja. Kita minta Dishub turun lansung memantau keluhan masyarakat," ujar Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Zaidir Albaiza SH MH, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (1/8).

Dikatakan Ketua Fraksi PKB DPRD Pekanbaru ini, tindakan pihak hotel yang menetapkan biaya parkir melebihi dari aturan yang ada akan menyebabkan rawannya pungli di Pekanbaru. Untuk itu, kepada pemerintah juga diminta tegas menyosialisasikan Perda tarif parkir ke hotel-hotel.

"Jangan dibiarkan hal seperti ini, Pemerintah kota harus tindak tegas kalau ada oknum yang bermain dalam menaikan tarif pakir tanpa mengikuti aturan yang ada. Memang kita mencari PAD dari pakir tapi harus perdasarkan Juklak yang pantas. Kita tak ingin Pekanbaru ini dicap sebagai parkir termahal di Indonesia sehingga mendatangkan imej tak baik dari pengunjung atau wisatawan yang datang ke Pekanbaru," tegasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya seorang warga Kota Pekanbaru mengeluh saat mendengar biaya yang harus dikeluarkannya untuk bisa keluar dari Hotel Novotel Pekanbaru usai berkunjung di hotel yang beralamat di Jalan Riau Nomor 59 tersebut, Jum'at (29/7/2016) lalu.

Bagaimana tidak, dia harus membayar Rp20 ribu untuk bisa keluar membawa motornya dari lokasi gedung Novotel. Sebab, selama 3 jam 25 menit untuk sepeda motornya ia harus bayar Rp5 ribu, kemudian denda kehilangan karcis parkir Rp15 ribu.

"Sangat fantastis biaya parkir di hotel baru ini, Rp5 ribu untuk motor 3 jam parkir, dan biaya kehilangan karcis Rp15 ribu. Total Rp20 ribu saya bayar. Bukan mempersoalkan jumlah besaran uang, tapi kita bertanya kemana uang ini, apakah masuh PAD atau masuk kantong mereka masing-masing," ujar Dwi, saat berbincang dengan wartawan, Senin (1/8/2016). (MAD)

Ikuti RiauAktual di GoogleNews

Berita Lainnya

Index