PEKANBARU (RA) - Pengusutan kasus penyerangan terhadap 25 warga di kebun sawit eks PT Torganda, Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, diminta tidak berhenti pada penangkapan para pelaku lapangan. Polisi didesak mengungkap siapa aktor intelektual di balik aksi kekerasan tersebut.
Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau telah menangkap sembilan orang yang diduga terlibat dalam penyerangan. Namun, hingga kini sosok yang diduga menjadi dalang aksi tersebut belum terungkap.
Pengamat Kebijakan Publik Riau, Rawa El Amady, menilai kasus tersebut bukan sekadar konflik lahan, melainkan peristiwa pidana yang harus ditangani hingga tuntas.
"Menurut saya bukan hanya soal peristiwa konflik, tapi ini peristiwa kriminal yang dilakukan oleh kelompok orang yang diduga bersinggungan dengan Agrinas. Yang namanya pidana dalangnya harus diusut tuntas. Semua orang sama di mata hukum," kata Rawa saat diwawancarai di Pekanbaru, Jumat (20/11/2026).
Rawa menjelaskan, persoalan lahan tersebut memiliki akar masalah yang berlapis. Awalnya, lahan dikelola PT Torganda sebelum disita Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) karena diklaim berada dalam kawasan hutan.
Selanjutnya, lahan tersebut diserahkan kepada perusahaan negara PT Agrinas Palma Nusantara (APN) untuk dikelola. Namun, masyarakat juga mengklaim memiliki hak atas lahan tersebut.
Benturan klaim penguasaan lahan itu kemudian berujung pada aksi kekerasan terhadap warga.
Menurut Rawa, Agrinas sebagai perusahaan negara tidak bisa serta-merta mengatasnamakan negara untuk mengambil alih hak masyarakat.
"Jika secara hukum bisa dibuktikan bahwa aktor intelektualnya adalah pihak Agrinas, maka mereka dihukum secara pidana karena tindakan kekerasan tersebut," tegas Rawa yang juga dosen Universitas Lancang Kuning Pekanbaru itu.
Dia mendesak kepolisian bersama pemerintah daerah hingga pemerintah pusat mengambil langkah tegas untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat.
"Jadi, polisi, bupati, gubernur dan presiden harus menindak tegas pelaku dan menguak aktor intelektualnya. Dan tanah tersebut disahkan secara legal sebagai milik masyarakat," katanya.
Rawa menambahkan, meskipun lahan tersebut disebut berada dalam kawasan hutan, pemerintah tetap harus memperhatikan hak-hak masyarakat.
Dia menilai perlu ada solusi hukum terhadap kebun yang telanjur dikelola masyarakat, salah satunya dengan memberikan kesempatan satu periode tanam sebelum secara bertahap dialihkan ke jenis tanaman lain.
"Jika negara tidak menyerahkan kepada masyarakat, maka secara nyata negara melakukan kekerasan yang melanggar HAM atas hak masyarakat tersebut," ujarnya.
Rawa juga mengingatkan agar pemerintah tidak mendahulukan mediasi sebelum persoalan pidananya diselesaikan.
Menurutnya, polisi harus terlebih dahulu mengusut dan menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyerangan tersebut. Setelah itu, pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyelesaian persoalan pemanfaatan lahan.
"Setelah persoalan pidananya tertangani, pihak pemerintah dalam hal ini bupati baru melakukan upaya mediasi dengan masyarakat tentang pemanfaatan lahan satu periode tanam tersebut," jelasnya.
Dia juga meminta bupati membantu masyarakat memperjuangkan bukti kepemilikan lahan, baik melalui jalur administrasi hukum maupun bukti hak akses dan budaya yang dimiliki masyarakat.
"Jangan mediasi dulu, pelaku dibiarkan. Tangkap dulu, baru bicara soal pemanfaatan lahan," pungkas Rawa.
Sementara itu, juru bicara masyarakat sekaligus korban, Abdul Aziz, mengapresiasi langkah cepat Polda Riau yang telah menangkap sembilan orang terduga pelaku penyerangan.
Namun, dia meminta polisi tetap konsisten mengusut kasus tersebut hingga mengungkap pihak yang diduga menjadi aktor intelektual.
"Biar hal semacam ini tidak menjadi preseden buruk terkait penegakan hukum ke depannya. Saya yakin Pak Kapolri Jenderal Suyudi, sangat konsisten dalam penegakan hukum dan tidak tebang pilih. Jenderal-jenderal saja disikat, konon lagi yang hanya aktor-aktor lokal di daerah," tegas Aziz saat diwawancarai di Pekanbaru, Jumat.
Terkait penyitaan lahan oleh Satgas PKH yang didasarkan pada klaim kawasan hutan, Aziz meminta pemerintah melakukan pembuktian secara menyeluruh.
Menurutnya, penetapan suatu areal sebagai kawasan hutan harus melalui tahapan panjang dan didukung bukti yang jelas. Tidak cukup hanya mengandalkan surat keputusan (SK) dan peta.
"Tidak mengandalkan bukti sepihak yang dikeluarkan oleh kehutanan. Sebab tahapan untuk menjadikan sehamparan lahan menjadi kawasan hutan, tahapannya panjang. Semua tahapan itu pasti ada bukti-buktinya. Bukan sekadar SK dan peta. Kalau cuma peta, anak kecil pun bisa membuatnya," ujar Aziz.
Dia mengatakan, apabila hasil pembuktian menunjukkan lahan tersebut benar merupakan kawasan hutan, pemerintah dapat menerapkan solusi terhadap kebun yang telanjur dikelola masyarakat, misalnya memberikan kesempatan mengelola selama satu daur tanam.
Namun, jika lahan tersebut bukan kawasan hutan tetapi tetap dipaksakan masuk dalam kawasan hutan, Aziz mempertanyakan dasar hukum tindakan pemerintah.
"Tapi kalau lahan itu bukan kawasan hutan namun dipaksakan untuk diakui sebagai kawasan hutan, maka pertanyaan sederhana saja menjadi muncul. Hukum apa yang sedang di pertontonkan di Republik ini?" katanya.
Kasus penyerangan terhadap warga tersebut terjadi di kawasan perkebunan sawit Kecamatan Tambusai Utara, Rohul, Jumat (14/8/2026).
Sekitar 25 warga mengalami luka-luka akibat diserang sekelompok orang. Bahkan, satu korban dilaporkan dalam kondisi kritis.
Peristiwa itu terjadi saat para korban sedang beristirahat di mess setelah bekerja membersihkan kebun. Tiba-tiba, sekelompok orang yang jumlahnya diperkirakan mencapai ratusan datang menggunakan lima mobil dan melakukan penyerangan dengan berbagai senjata.
Aksi tersebut diduga berkaitan dengan sengketa lahan perkebunan sawit di Afdeling 19 dan 21 yang diklaim masyarakat dan dikelola PT Agrinas Palma Nusantara.
Warga menduga ada keterlibatan pihak Agrinas dalam penyerangan tersebut. Namun, perusahaan menyatakan tidak berada dalam posisi untuk memihak salah satu kelompok dalam konflik internal itu.
Pasca kejadian, Polda Riau menangkap sembilan orang berinisial IG, MR, Y, YN, IR, AS, AT, AZ, dan SZ. Seluruhnya ditahan di Mapolda Riau.
Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menyebut para pelaku dibayar untuk mengusir warga yang sedang bekerja di kebun sawit Afdeling 15, 19, dan 21.
Masing-masing pelaku disebut menerima bayaran Rp 300 ribu. Sementara dugaan keterlibatan pihak PT Agrinas Palma Nusantara masih dalam penyelidikan polisi.
Abdul Aziz sebelumnya juga meminta polisi menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak perusahaan melalui dokumen yang beredar di publik.
"Soal siapa aktor intelektualnya tentu bisa dilacak dari surat PH (Penasihat Hukum) PT. Agrinas Palma Nusantara yang beredar di publik. Surat itu tertanggal 14 agustus dan kejadian tanggal 14 juga," kata Aziz.
Menurutnya, surat tersebut dapat menjadi salah satu petunjuk untuk menelusuri pihak yang memberikan kuasa kepada penasihat hukum perusahaan.
Aziz juga menuding aktivitas Agrinas telah menimbulkan keresahan di sejumlah daerah di Riau, tidak hanya di Rohul, tetapi juga Kampar, Pelalawan, dan Indragiri Hulu (Inhu).
"Perusahaan ini malah berusaha mengadu domba, memakai jasa pihak-pihak tertentu demi mencapai keinginannya, tak terkecuali KSO (kerja sama operasional) yang sengaja direkrut dari orang-orang lokal," ujarnya.
Dia menilai persoalan pengambilalihan pengelolaan kebun sawit tersebut harus diperiksa secara menyeluruh, termasuk dasar hukum penyitaan dan penguasaan kembali lahan.
"Saya mengatakan ini perampasan karena tidak ada putusan pengadilan apakah kebun sawit itu boleh di sita atau tidak," ucapnya.
Aziz juga menyinggung PP Nomor 45 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 terkait penguasaan kembali kawasan hutan. Menurutnya, penerapan aturan tersebut harus didahului pembuktian bahwa lahan yang dimaksud benar berada dalam kawasan hutan.
Dia menyebut, hingga 2016, kawasan hutan di Riau masih berstatus penunjukan. Sementara itu, sejumlah kebun sawit masyarakat telah ada sebelum tahun tersebut.
Karena itu, dia mempertanyakan kapan proses penataan batas kawasan hutan dilakukan dan apakah hak-hak masyarakat telah dikeluarkan dari kawasan tersebut.
"Pertanyaannya, kapan penataan batas dilakukan?" kata Aziz.
Atas persoalan tersebut, Aziz meminta Komisi III DPR RI ikut turun tangan. Dia juga meminta KPK memeriksa dugaan persoalan dalam pengelolaan kebun sawit yang telah diambil alih.
Menurutnya, ada sejumlah hal yang perlu ditelusuri, termasuk hasil pengelolaan kebun yang dinilai tidak sebanding dengan luas lahan sawit yang diambil alih.