Pencarian

Podcast Kelupas

BREAKING NEWS: Satgas PKH Cabut Izin PT RAPP Seluas 338 Ribu Hektare di Riau

Jumat, 20 November 2026 • 10:41:00 WIB
BREAKING NEWS: Satgas PKH Cabut Izin PT RAPP Seluas 338 Ribu Hektare di Riau
Satgas PKH memasang plang pencabutan izin PT Riau Andalan Pulp and Paper di Pelalawan, Riau.

PEKANBARU (RA) - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan penertiban terhadap dua perusahaan di Provinsi Riau, yakni PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan PT Gemilang Sawit Lestari (GSL).

Penertiban tersebut meliputi pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau, serta penguasaan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) dan kebun milik PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) seluas 42 hektare.

Langkah penertiban ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kehutanan.

Pencabutan PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

Berdasarkan keterangan Satgas PKH, keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah temuan dugaan pelanggaran di dalam areal kerja perusahaan.

Temuan itu antara lain kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.

Selain itu, Satgas PKH juga menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.

Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Sementara itu, kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.

Penertiban juga dilakukan terhadap PT GSL di Kabupaten Kuansing. Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik perusahaan tersebut terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Keberadaan PKS tersebut diduga turut mendorong meluasnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare sekaligus penolakan terhadap permohonan tersebut.

Satgas PKH juga melakukan penguasaan kembali terhadap areal PKS beserta kebun kelapa sawit milik PT GSL.

Dari sisi lingkungan, penertiban tersebut berkaitan dengan upaya mengatasi dampak kebakaran gambut, perambahan, dan kerusakan kawasan lindung.

Berbagai aktivitas tersebut berpotensi mengganggu tata air, mengurangi kemampuan kawasan menyimpan karbon, serta mempersempit habitat satwa liar.

Karena itu, penertiban diharapkan diikuti langkah pemulihan lingkungan dan pengawasan berkelanjutan, terutama untuk menjaga kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo dan habitat gajah Sumatera.

Kegiatan penertiban tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat lintas kementerian dan lembaga, di antaranya Kepala BPKP, Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Investasi, Jampidsus, pejabat Bareskrim Polri, Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial, serta Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN.

Hadir pula Deputi Investigasi BPKP, Dirjen Penegakan Hukum dan Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan, Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Kapolda Riau, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, Satgas PKH menyatakan akan terus melakukan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan serta menjaga aset negara bagi kepentingan masyarakat.

Bagikan

Berita Lainnya

Indeks

Video

Indeks

Berita Terkini

Indeks