PEKANBARU (RA) - Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif, Suhardiman Amby, dijadwalkan menjalani sidang perdana kasus dugaan suap dua mobil mewah pada Rabu (25/11/2026) mendatang di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.
Sidang digelar setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara Suhardiman Amby ke pengadilan.
Humas Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Asraruddin Anwar, mengatakan berkas perkara tersebut telah diterima pihak pengadilan pekan lalu. Majelis hakim juga telah ditunjuk untuk memimpin persidangan.
“Berkas perkaranya sudah kami terima pekan lalu. Insya Allah sidang perdananya akan digelar, Rabu tanggal 25 November 2026 mendatang,” kata Asraruddin, Rabu (18/11/2026).
Ia menyebut, Ketua PN Pekanbaru Arief Boediono telah menunjuk Azis Muslim sebagai hakim ketua yang memimpin persidangan. Azis akan didampingi dua hakim anggota.
“ Hakim ketuanya, Pak Azis Muslim SH dan dibantu dua anggota,” jelasnya.
Dalam perkara ini, Suhardiman Amby diduga menerima suap berupa dua unit mobil mewah dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnain. Pemberian tersebut diduga berlangsung dalam rentang 2022 hingga 2026 dan berkaitan dengan jabatan yang diberikan kepada Zulkarnain.
Suap pertama diduga berupa satu unit Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate-L 4X4 8A/T tahun 2022 berwarna cokelat metalik. Mobil tersebut diduga diberikan agar Suhardiman mengangkat Zulkarnain sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kuansing pada 2022.
Pemberian berikutnya berupa satu unit Toyota Land Cruiser 300 GR-Sport rakitan 2023 berwarna hitam. Mobil tersebut diduga diberikan agar Zulkarnain mendapatkan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing pada 2025.
Atas dugaan penerimaan dua mobil mewah tersebut, Suhardiman didakwa melanggar ketentuan tindak pidana korupsi terkait penerimaan suap oleh penyelenggara negara.
JPU menjerat Suhardiman dengan Pasal 12 huruf a dan b juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Dakwaan tersebut juga dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.