Pencarian

Podcast Kelupas

Diduga Kuasai 122 Hektare Lahan Warga, PT MUP Dilaporkan ke Polda Riau

Selasa, 17 November 2026 • 15:43:32 WIB
Diduga Kuasai 122 Hektare Lahan Warga, PT MUP Dilaporkan ke Polda Riau
Diduga Garap 122 Hektare Lahan Warga, PT MUP Dilaporkan ke Polda Riau.

PEKANBARU (RA) – PT Mitra Unggul Pusaka (MUP), perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Desa Sotol, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, dilaporkan ke Polda Riau. Perusahaan tersebut diduga menguasai lahan milik warga seluas sekitar 122 hektare.

Laporan itu disampaikan Tarmizi Ahmad bersama masyarakat dengan didampingi tim kuasa hukum dari Law Office Fery Adi Pransista & Partners, Selasa (17/11/2026).

Kuasa hukum pelapor, Fery Adi Pransista, mengatakan laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana kejahatan perkebunan. Laporan itu telah diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Riau dengan Nomor STTLP/B/658/XI/2026/SPKT/Polda Riau.

"Hari ini, klien kami Tarmizi Ahmad resmi melaporkan PT MUP ke Polda Riau terkait dugaan tindak pidana kejahatan perkebunan," kata Fery di Mapolda Riau.

Fery menjelaskan, lahan seluas 122 hektare yang dipersoalkan tersebut diklaim sebagai milik Tarmizi dan masyarakat. Mereka mengantongi sertifikat hak milik (SHM) yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan pada 4 Desember 2023.

Namun, menurut Fery, lahan tersebut telah ditanami kelapa sawit oleh PT MUP sejak 1999. Akibatnya, kliennya hingga kini tidak bisa menguasai maupun memanfaatkan lahan tersebut.

Persoalan semakin mencuat ketika Tarmizi bersama masyarakat berupaya menegaskan batas kepemilikan dengan menggali parit sesuai batas yang tercantum dalam sertifikat. Namun, upaya tersebut disebut mendapat hambatan yang diduga berasal dari pihak perusahaan.

Fery menyebut persoalan itu sebenarnya telah beberapa kali dibahas melalui pertemuan dan mediasi dengan sejumlah pihak. Salah satunya pertemuan dengan perwakilan humas PT MUP pada 8 Mei 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Tarmizi meminta agar lahan dikembalikan. Dia juga membuka peluang kerja sama dengan perusahaan dengan mempertimbangkan tanaman kelapa sawit yang sudah ada di lokasi.

Namun, hingga pengaduan disampaikan ke Polda Riau, persoalan tersebut diklaim belum menemukan penyelesaian.

"Sebelumnya kami juga telah membuat pengaduan, akan tetapi tidak ada itikad baik dari pihak PT MUP. Berdasarkan informasi yang beredar, saat ini PT MUP diduga telah menyerahkan lahan milik klien kami itu kepada pihak lain yang tidak memiliki legalitas," ungkapnya.

Fery khawatir persoalan tersebut justru memicu konflik baru di tengah masyarakat Desa Sotol. Sebab, pihaknya tidak ingin kliennya kembali berhadapan dengan pihak lain yang diduga menerima penyerahan lahan tersebut.

Selain dugaan penguasaan lahan, Tarmizi dan masyarakat juga mengklaim mengalami kerugian materiil karena tidak bisa menikmati hasil perkebunan di atas lahan tersebut.

Fery memaparkan, perhitungan kerugian dilakukan sejak sertifikat diterbitkan pada Desember 2023 hingga Agustus 2026 atau sekitar 32 bulan. Dengan asumsi produksi satu ton kelapa sawit per hektare setiap bulan, lahan seluas 122 hektare diperkirakan menghasilkan 3.904 ton selama periode tersebut.

Jika menggunakan asumsi harga Rp3.000 per kilogram, nilai kerugian yang diklaim pihak pelapor mencapai sekitar Rp11,712 miliar.

"Oleh karena itu kami meminta Polda Riau segera memproses laporan tersebut. Dengan tagline Polri saat ini Polisi Bersama Masyarakat dan demi kepastian hukum, kami yakin Polda Riau akan bekerja secara profesional menangani perkara antara masyarakat dan korporasi ini," harap Fery.

Bagikan

Berita Lainnya

Indeks

Video

Indeks

Berita Terkini

Indeks