RIAU (RA)- Sekitar seratusan massa yang tergabung dalam Serikat Tani Riau (STR) kembali menggelar aksi demo di disamping kantor Gubernur Riau, jalan Cut Nyak Dien Selasa (25/9) pagi.

Demo yang berlangsung sejak pagi tersebut masih terkait hal yang sama. Menuntut Surat Keputusan No.327/2009 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada RAPP pada pertengahan 2009 di Pulau Padang segera di cabut. Sebab hal tersebut, telah merugikan masyarakat. Lebih dari 2000 hektare hutan milik warga di Pulau Padang habis dibabat PT. RAPP.

Sejak lahirnya SK 327/Menhut-II/2009, masyarakat Pulau Padang, sejak Desember 2009 lalu hingga saat ini secara berkesinambuangan melakukan penolakan atas beroperasinya PT. RAPP. Penolakan dengan berbagai cara sudah ditempuh, baik tingkat kabupaten, propinsi dan bahkan sampai adanya aksi jahit mulut dan kemah massal masyarakat Pulau padang di depan gedung DPR RI. Namun, kata dia hingga kini belum terlihat adanya tanggungjawab pemerintah.

"Ini sudah dari dulu kami minta. Namun, pemerintah seakan main mata," seru koordinator lapangan (korlap) Muhammad Ridwan di saat aksi. 

Dikatakan korlap, tidak ada alasan bagi masyarakat Pulau padang untuk tunduk dan patuh terhadap Keputusan Menteri Kehutanan tersebut. "Presiden SBY harus bersikap pro rakyat. Jangan menangangkangi rakyat seperti ini," seru korlap.

Dalam aksi ini, korlap yang mewakili massa juga meminta pemerintah agar membebaskan lahan seluas 41.250 di Pulau Padang dari area konsesi PT. RAPP dan PT. SRL. "Karena ini mengganggu kehidupan dan pekerjaan kami," seru korlap.

Lanjutnya, pemerintah segera melaksanakan Pasal 33 UUD 1945 tentang kesejahteraan rakyat. "Kalau begini, kesejahteraan rakyat tidak diutamakan. Berarti RAPP dan SRL melanggar undang-undang," seru seorang orator lainnya diiringi sorakan massa. (RA8)