Pencarian

Podcast Kelupas

Jalan Rusak di Tapung Hulu, DPRD Riau Dorong Perusahaan Sawit Turun Tangan

Selasa, 13 Oktober 2026 • 06:03:41 WIB
Jalan Rusak di Tapung Hulu, DPRD Riau Dorong Perusahaan Sawit Turun Tangan
Ketua Komisi IV DPRD Riau, Makmun Solihin.

RIAU (RA) - Ketua Komisi IV DPRD Riau, Makmun Solihin, menyoroti kerusakan jalan di wilayah Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Keterbatasan anggaran provinsi membuat perbaikan seluruh ruas jalan yang rusak sulit dilakukan sekaligus.

Karena itu, Makmun mendorong keterlibatan perusahaan perkebunan kelapa sawit melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) untuk membantu memperbaiki jalan yang kondisinya kritis.

Hal itu disampaikannya saat menerima aspirasi masyarakat bersama Camat Tapung Hulu, Senin (12/10/2026) kemarin. Dalam pertemuan tersebut, terungkap sekitar dua kilometer jalan membutuhkan penanganan segera.

"Kalau hanya mengandalkan anggaran provinsi, memang sangat jauh dari harapan. Apalagi kalau harus membangun jalan provinsi yang panjangnya sekitar 15 kilometer. Otomatis harus ada prioritas," ujar Makmun.

Ia menjelaskan, ruas jalan Surab dan Intan Jaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau memiliki panjang lebih dari 29 kilometer. Dengan keterbatasan anggaran, perbaikan perlu difokuskan pada titik-titik yang mengalami kerusakan paling parah.

Menurutnya, penanganan jalan tidak bisa hanya bergantung pada APBD Provinsi Riau. Dukungan perusahaan melalui program CSR dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat perbaikan, seperti yang telah dilakukan di wilayah Lipat Kain dan Simpang Manggala.

"Tadi sudah ada kesepakatan bahwa kita akan mengundang perusahaan-perusahaan untuk rapat bersama. Tempatnya di kantor camat, nanti kita undang perusahaan, Komisi IV, dan pihak terkait lainnya," katanya.

Makmun menilai, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar persoalan jalan rusak dapat ditangani bersama. Meski menjadi kewenangan pemerintah provinsi, perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut diharapkan turut berkontribusi melalui program CSR.

"Meskipun ini kewenangan provinsi, tapi kita gotong royong. Konsep membangun negara bangsa yang dulu dikerjakan bersama-sama, sekarang kita jalankan kembali. Perusahaan yang punya kewajiban CSR kita minta mewujudkannya di situ, untuk kepentingan bersama," tutupnya.

Bagikan

Berita Lainnya

Indeks

Video

Indeks

Berita Terkini

Indeks