PEKANBARU (RA) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau menyoroti lonjakan titik panas atau hotspot di Provinsi Riau yang dinilai sebagai sinyal darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sejak 1 Januari hingga 25 Maret 2026 tercatat 302 hotspot di Riau dari total 582 titik di Pulau Sumatra.
Sementara itu, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat luas karhutla di Riau mencapai 2.713,26 hektare dalam periode 1 Januari hingga 24 Maret 2026.
Sebaran hotspot terbanyak berada di Kabupaten Bengkalis dengan 118 titik, disusul Pelalawan 107 titik.
Wilayah lain yang terpantau antara lain Indragiri Hilir, Dumai, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, Siak, dan Kepulauan Meranti.
Direktur Walhi Riau, Eko Yunanda, menilai tingginya angka hotspot di awal tahun menunjukkan lemahnya upaya pencegahan karhutla.
"Ini bukan sekadar bencana tahunan, tetapi kegagalan dalam tata kelola lingkungan, khususnya perlindungan ekosistem gambut," ujarnya.
Walhi juga mencatat sebagian hotspot berada di area konsesi perusahaan, baik di kawasan PBPH maupun HGU.
Selain itu, kondisi diperparah dengan potensi fenomena iklim El Nino yang diprediksi meningkat mulai April 2026, sehingga berpotensi mempercepat pengeringan lahan gambut.
Direktur Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup, Indra Jaya, mendesak pemerintah untuk mengevaluasi izin perusahaan di wilayah rawan kebakaran.
"Perusahaan yang berulang kali terlibat karhutla harus dievaluasi hingga pencabutan izin," tegasnya.
Walhi mengingatkan kombinasi lonjakan hotspot dan ancaman El Niño menjadi alarm serius.
"Tanpa langkah mitigasi yang cepat, Riau berpotensi kembali menghadapi krisis kabut asap yang berdampak pada kesehatan, ekonomi, dan lingkungan," pungkasnya.
