RIAUAKTUAL.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menggelar Bimbingan Tekhnik (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Polisi Pamong Praja se-Provinsi Riau, Kamis (12/5) di Hotel Furaya, Pekanbaru.

Kegiatan tersebut dibuka Asisten I Setdaprov Riau, Ahmadsyah Harrofie. Hadir juga sebagai pemateri Direktur Satpol PP Kemendagri Asadullah, Kasubid Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Pusat Yahdamulya, Kasubid SDM Satpol PP Pusat Eko Wulandaru, Kasatpol PP Riau Zainal dan peserta Satpol PP Kabupaten/Kota se-Riau.

Dalam arahannya, Asisten I Setdaprov Riau Ahmad Syah menyampaikan, Satpol PP sebagai penyelenggaraan pemerintahan di bidang penegakan Perda dalam menyelenggarakan ketertiban umum, serta ketentraman dan perlindungan masyarakat, diharapkan tidak boleh berdiam diri atas konflik-konflik yang terjadi.

"Seorang Satpol PP itu harus mampu mencermati perkembangan situasi dan kondisi lingkungan masyarakat. Sebab saat ini kita tengah dihadapkan berbagai tantangan, yang sangat erat kaitannya dengan tugas Satpol PP," kata Ahmad Syah, seperti mengutip MC Riau.

Untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik, Ahmad Syah berharap Satpol PP untuk membangkitkan jati diri sebagai aparatur penegak hukum di bidang Perda, agar kewibawaan pemerintah daerah serta kepercayaan masyarakat dapat terwujud.

"Satpol PP itu memiliki program kerja sebagai penegak Perda. Karenanya, Satpol PP mempunyai peran penting dan sangat strategis dalam membangun kinerja dan citra pemerintah daerah secara utuh, adil, dengan sikap profesional sehingga dapat menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan kondisi yang kondusif," harapnya.

Oleh sebab itu, Ahmad Syah mengajak anggota Satpol PP se-Riau untuk merumuskan kebijakan strategis pemerintah dalam melaksanakan tugas di lapangan. Semua itu demi terciptanya persamaan persepsi dan misi dalam menghadapi persoalan yang ada.

Tak lupa, Ahmad Syah juga mengingatkan dan menyerahkan kepada Satpol PP untuk terlibat secara aktif dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satpol PP diminta melakukan pemantauan, pengamanan aset-aset daerah, pendataan warga baru dengan melibatkan RT/RW serta melakukan operasi gabungan melalui operasi gabungan.

"Terpenting Satpol PP dapat mengoptimalkan peran aktif masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam menyelesaikan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Tak hanya itu, Satpol PP juga harus mampu bekerja sama dengan TNI/Polri dan jajaran Forkompinda," pesannya.

Sementara itu, Kasatpol PP Riau Zainal mengatakan Bimtek SDM Pamong Praja sebagai penekanan bagi pejabat fungsional. Sebab, dalam waktu dekat jabatan non struktural akan diberikan jabatan fungsional. Namun, terlebih dahulu anggota harus diberikan pemahaman dasar.

Dengan adanya perubahan itu, kata Zainal, banyak keuntungan yang didapat oleh PNS Satpol PP, seperti penambahan gaji dan tunjangan. Namun, PNS bersangkutan harus miliki kreteria kemampuan tertentu.

"Untuk di Indonesia belum ada yang menerapkan itu. Jawa Tengah dan Lampung saja baru proses. Jadi kegiatan ini dibiaya oleh APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)," terangnya.