PEKANBARU (RA) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, mulai menata jaringan kabel fiber optik atau FO yang semrawut di sejumlah ruas jalan. Dalam penataan ini, Pemko menggandeng Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL).
Penataan ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho kepada asosiasi penyedia jasa telekomunikasi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksan) Pekanbaru Ardiansyah Eka Putra mengatakan, seluruh anggota APJATEL pada prinsipnya menyatakan dukungan terhadap upaya perapian kabel fiber optik.
Namun, pemko meminta adanya perhitungan teknis dan pembahasan mendalam, khususnya pada ruas-ruas jalan tertentu.
Pemindahan kabel fiber optik ke bawah tanah tidak dapat dilakukan secara instan. Karena, hal itu berpotensi menimbulkan berbagai dampak teknis.
Oleh karena itu, Pemko Pekanbaru meminta kajian teknis terlebih dahulu sebelum pelaksanaan di lapangan.
Sebagai langkah awal, seluruh penyedia jasa telekomunikasi diwajibkan melaporkan peta jaringan kabel fiber optik kepada Diskominfotiksan paling lambat 6 Februari ini.
Selain itu, pemindahan kabel ke bawah tanah akan difokuskan terlebih dahulu di Jalan Ronggowarsito, Jalan Delima, dan Jalan Lobak.
"Untuk lokasi tersebut, mereka pada prinsipnya sudah menyetujui. Namun secara teknis membutuhkan waktu. Kami memberikan batas waktu satu bulan, dengan pelaksanaan secara bertahap karena banyaknya operator yang terlibat," terang Ardiansyah, Rabu (4/2/2026).
Pemko Pekanbaru meminta agar seluruh operator bergerak secara terkoordinasi melalui asosiasi, bukan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini guna menghindari tumpang tindih pekerjaan di lapangan.
"Terkait perizinan, seluruh jaringan yang terpasang masih dalam pemantauan dan belum ditemukan pelanggaran. Perizinan jaringan telekomunikasi berada di bawah kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)," jelasnya.
Sementara, Diskominfotiksan berfokus pada izin pemanfaatan ruang milik jalan serta pelaksanaan kegiatan di lapangan. Supaya, penataan berjalan tertib, aman, dan tidak mengganggu fasilitas umum.
