RIAUAKTUAL.COM - DPRD Pelalawan meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pelalawan untuk memberi data ASN Pelalawan yang akurat kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terhadap dugaan adanya 18 ASN Pelalawan yang diduga fiktif seperti rilis BKN baru-baru ini.

"Ya kita minta BKD Pelalawan beri laporan yang valid dan akurat. Karena persoalan ini bukan masalah main-main. Data di BKD Pelalawan harus sinkron dengan BKN. Sehingga tidak ada dugaan-dugaan seperti ini. Jangan nanti data di BKD Pelalawan malah kecolongan, ini yang harus dihindari," papar Faisal SE MSi, Sekretaris Komisi I DPRD Pelalawan kepada RiauAktual.com, Selasa (10/5).

Dikatakan Faisal, jika dibutuhkan, BKD Pelalawan diminta segera jemput bola untuk mendapatkan 18 nama ASN diduga fiktif di Pelalawan dari hasil rilis data BKN. " Masalahnya jika ini benar adanya tentu akan merugikan Pemerintah Daerah. Makanya Kalau perlu 18 nama tersebut harus didapat dan dilakukan pendataan Ulang yang lebih akurat. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu bermain disini," ucap Faisal yang juga Ketua Fraksi Gerindra Plus DPRD Kabupaten Pelalawan.

Namun, sambung Faisal, pada Intinya Dewan juga meminta agar peran BKD dari seluruh jabatan dapat bekerja. "Disini Bukan sepenuhnya tanggung jawab Kepala BKD, Kita minta seluruhnya bekerja terutama Kabid dan staff. Bicara soal data, administrasi, arsip di BKD Pelalawan sungguh sangatlah rumit, jadi diperlukan Tim yang tangguh dalam bekerja. Kita berharap Semuanya dapat saling bahu-mambahu dan tidak hanya mengandalkan Kepala BKD saja. Bagi yang tidak sanggup tentunya perlu diganti dengan yang lain," tukasnya. (JYP)