JAKARTA (RA) – Bupati Bengkalis, Kasmarni, melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Didit Herdiawan, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Dalam pertemuan itu, Bupati menyampaikan tiga usulan strategis untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bengkalis, yakni: pengelolaan tambak udang di kawasan mangrove, pengembangan perikanan tangkap, dan penanganan nelayan yang ditangkap aparat keamanan Malaysia.

"Kami fokus pada tiga hal utama. Pertama, pengelolaan tambak udang berkelanjutan di kawasan mangrove; kedua, pengembangan perikanan tangkap; dan ketiga, perlindungan terhadap nelayan Bengkalis di wilayah perbatasan," ujar Kasmarni.

Tambak Udang Berkelanjutan

Pemkab Bengkalis, kata Kasmarni, terus mendorong sektor budidaya udang. Namun, meningkatnya aktivitas tambak menimbulkan tantangan terhadap ketersediaan lahan dan keberlanjutan ekosistem, khususnya hutan mangrove.

"Kami membutuhkan pendampingan teknis dari KKP terkait pengelolaan tambak udang ramah lingkungan, pelaksanaan restorasi mangrove terpadu, serta penyelesaian legalitas lahan budidaya yang berada dalam kawasan hutan," tegasnya.

Penguatan Perikanan Tangkap

Kasmarni juga menyoroti hambatan yang dihadapi nelayan tradisional, seperti keterbatasan armada, alat tangkap ramah lingkungan, serta akses ke pelabuhan dan pasar.

"Kami mengusulkan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap, pelatihan keterampilan nelayan, serta pembangunan pelabuhan perikanan dan sentra kelautan terpadu yang mengintegrasikan produksi, pengolahan, distribusi hingga pemasaran hasil laut," jelas Bupati perempuan pertama di Bengkalis ini.

Nelayan Ditangkap Malaysia

Terkait nelayan Bengkalis yang ditangkap oleh aparat keamanan Malaysia, Bupati menegaskan perlunya zona tangkap yang jelas, edukasi hukum, dan pengawasan intensif di wilayah perbatasan laut.

"Penangkapan ini berdampak psikologis dan sosial bagi nelayan. Kami mohon perhatian KKP untuk penataan zona tangkap yang tegas dan pendampingan hukum yang memadai," ungkapnya.

Turut mendampingi Bupati dalam pertemuan ini, Sekretaris Daerah Bengkalis, dr. Ersan Saputra TH, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkungan Pemkab Bengkalis. (infotorial)

#Pemkab Bengkalis