JAKARTA (RA) - Gubernur Riau Abdul Wahid menggelar pertemuan strategis bersama Plt. Direktur Pendanaan Bilateral Bappenas, Siliwanti, dan Perwakilan Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI), Maurin Sitorus, di Kantor Bappenas, Kuningan, Jakarta, Kamis (10/3/2025). Turut mendampingi Gubernur, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Provinsi Riau.

Pertemuan ini membahas lanjutan program hibah Compact II dari lembaga pendonor asal Amerika Serikat, Millenium Challenge Corporation (MCC), yang menyalurkan dana hibah sebesar USD 649 juta kepada Pemerintah Indonesia. Dana ini akan mendukung model pembiayaan pembangunan yang inovatif, sejalan dengan agenda Bappenas. Pemerintah Indonesia turut memberikan kontribusi pendampingan sebesar USD 48,7 juta.

Program hibah Compact II akan menyasar lima provinsi prioritas, yakni Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bali, dan Sulawesi Utara. Gubernur Riau memastikan bahwa Riau telah menyampaikan proposal program yang memenuhi kriteria investasi MCC, dan saat ini telah diverifikasi serta disetujui.

Beberapa program prioritas yang diusulkan Riau antara lain penguatan layanan roro Dumai–Rupat. Ini mencakup pengadaan tiga kapal feri penyeberangan baru, pembangunan dua dermaga, terminal, serta peningkatan infrastruktur jalan di Pulau Rupat.

Plt. Direktur Pendanaan Bilateral Bappenas, Siliwanti, menyatakan keyakinannya terhadap kelancaran pelaksanaan hibah ini. Ia mengapresiasi kesiapan Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi terbaik dalam pelaksanaan Compact I.

"Saya optimis program hibah Compact II dapat berjalan tahun ini. Riau merupakan salah satu provinsi terbaik dalam pelaksanaan Compact sebelumnya. Kita berharap MCC terus memberikan dukungan," ujar Siliwanti.

Gubernur Abdul Wahid juga menyampaikan harapannya agar hibah ini dapat mendorong pertumbuhan sektor UMKM dan mendukung pengembangan kawasan strategis seperti Pulau Rupat yang memiliki potensi wisata.

"Kami berterima kasih karena Riau masuk dalam kriteria investasi MCC. Selain pembangunan infrastruktur, kami juga berharap ada dukungan pendanaan untuk UMKM dan penyusunan roadmap pembangunan Riau menuju Indonesia Emas 2045," kata Wahid.

Menanggapi hal tersebut, Perwakilan MCC Indonesia, Maurin Sitorus, menyatakan bahwa realisasi hibah Compact II tahun ini telah mencapai kepastian hingga 90 persen.

"Kami memastikan program hibah Compact II 90 persen akan terealisasi tahun ini. Riau sendiri telah disetujui untuk program peningkatan akses dan layanan roro Dumai–Rupat. Riau memang salah satu provinsi dengan perencanaan dan eksekusi terbaik," ungkap Maurin.

Lebih lanjut, Maurin menjelaskan bahwa hibah Compact II mencakup empat skema besar:

- Program Atlas untuk peningkatan kapasitas, pendampingan teknis, studi kelayakan, dan konstruksi.

- Program FMDP mencakup penguatan kapasitas, bantuan teknis, serta skema pembiayaan campuran (blended finance).

- Program MSME Finance difokuskan pada pembiayaan UMKM dan penguatan data tunggal pelaku usaha.

- Program Monitoring dan Evaluasi untuk pengawasan, konsultasi, operasional, hingga pelatihan.

Terkait keinginan Riau untuk memperkuat pembiayaan UMKM, Maurin menjelaskan bahwa hal tersebut dapat diakomodir melalui Program MSME Finance.

"Kami ingin mendorong agar UMKM memiliki Nomor Induk Berusaha agar bisa mengakses pembiayaan dari bank. Dana akan dititipkan ke perbankan untuk disalurkan ke pelaku usaha," terang Maurin.

Untuk permintaan studi kelayakan dan perencanaan pembangunan jangka panjang Riau, Maurin menyebut hal itu bisa masuk ke dalam Program Atlas.

Gubernur Riau menutup pertemuan dengan harapan agar bank daerah Riau dapat dilibatkan dalam program pembiayaan tersebut.

"Riau memiliki bank daerah. Jika bisa dilibatkan dalam skema bantuan UMKM, kami sangat berterima kasih. Apapun kebijakan yang dibutuhkan agar program ini berjalan, akan kami siapkan," pungkas Wahid.

#Pemprov Riau #Gubernur Riau