SIAK (RA) - Terkait rasionalisasi anggaran untuk penyesuaian, setiap SKPD yang ada di lingkungan Pemrintah Kabupaten Siak terus melakukan evaluasi kinerja terhadap tenaga honorer dan Buruh Harian Lepas (BHL) yang ada di masing-masing SKPD.

Ini pula yang dilakukan Dinas Kebersihan Pasar dan Pertamanan DKPP) Kabupaten Siak saat ini. Bagi mereka yang dinilai tidak layak, maka akan terkena imbas pengurangan.

"Kita masih lakukan evaluasi. Yang baik kinerjanya akan kita pertahankan, dan yang tidak baik akan dibuang," ujar Kepala Dinas Kebersihan Pasar dan Pertamanan (DKPP) Kabupaten Siak Ir H Wan Ibrahim Surji MT, kepada RiauAktual.com, Senin (11/4).

Dikatakan Wan Ibrahim, jumlah buruh harian lepas secara keseluruhan di Kabupayen Siak sebanyak 950 orang. "Cukup lumayan banyak. Tapi dengan semakin mengecil dana bagi hasil minyak, membuat APBD kita setiap tahunnya mengalami penurunan," katanya.

Tersebab itu, untuk penyesuaian terhadap kekuatan anggaran yang dimiliki oleh Kabupaten Siak, pemerintah daerah memerintahkan seluruh SKPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran yang menjurus kepada pengurangan tenaga honor, termasuk buruh harian lepas.

"Karena kalau kita pertahankan keberadaan seluruh buruh harian lepas ini, gaji mereka mau dibayar pakai apa? Uang dari mana mau diambil? Sebenarnya sangat berat menjalankan keputusan tersebut. Akan tetapi karena kondisinya begini, mau bagaimana lagi," tegas Wan Ibrahim.

Untuk memastikan berapa jumlah tenaga BHL yang akan dikurangi dari 950 orang yang ada, semua menunggu hasil evaluasi kinerja yang masih berjalan. Yang jelas pasti akan terjadi pengurangan.

Laporan : JAS