PEKANBARU (RA)- Menyambut penyelenggaraan PON, pemerintah kota Pekanbaru akan menertipkan Pedagang kaki Lima (PKL) pasar jongkok di sepanjang Jalan HR.Subrantas Panam. Kebijakan ini diambil mengingat jalur ini akan di lalui kirap api PON. Sementara keberadaan PKL di sepanjang jalur ini jelas menambah buruk kota.

Asisten I,Pemko Pekanbaru HR Dorman Johan usai rapat pemindahan PKL pasar jongkok, Jumat(31/8) mengatakan bahwa dalam waktu dekat tepatnya hari selasa (4/9) para PKL pasar jongkok tersebut sudah tidak boleh lagi berjualan ditempat sekarang.

"Jadi mulai hari selasa depan mereka sudah menempati tempat yang baru yakni di MTC Giant karena lokasi baru ini sudah mendapat izin melalui surat Walikota tentang menempatan para pkl. Dimana Pemko Pekanbaru melalui yayasan Metro Madani Pekanbaru bekerja sama dengan pihak MTC Giant," Ujarnya.

Menurut Dorman dari hasil pendataan yang dilakukan pihaknya melalui Dinas Pasar (Dispas) Kota Pekanbaru tadi malam jumlah pkl yang berjualan disana sebanyak 258 orang. Sedangkan jumlah pkl yang bisa ditampung dilokasi MTC Giant sebanyak 350 PKL.

"Jumlah PKL dipasar jongkok yang akan di pindahkan sebanyak 258 orang, sisanya malam ini dilakukan pendataan terakhir bagi PKL yang belum didata. Memang ada beberapa pkl yang belum terdata karena masih dalam suasana mudik lebaran," terangnya

Sebelumnya lanjut Dorman, Sabtu (1/9) pihaknya akan melakukan sosialisasi dengan PKL. Sosialisasi terhadap PKL yang sudah terdata tersebut direncanakan akan dibuka langsung oleh Walikota Pekanbaru, Firdaus MT.

"Memang direncanakan yang membuka sosialisasi ini Walikota sendiri, namun jika beliau berhalangan maka akan digantikan oleh Wakil Walikota," ungkapnya

Untuk kelanjutan PKL Pemko melalui Dinas Pasar juga mengeluarkan ijin tanda usaha bagi PKL. Sehingga status mereka tidak ilegal.

"Dengan adanya tanda pengenal ini mereka bisa dilakukan pembinaan serta diberikan bantuan dana melalui Koperasi dan Disperindag. Jika tidak terdaftar maka kita tidak bisa melakukan pembinaan terhadap pkl. pendaftaran dan tanda usaha ini dikeluarkan Dispas setelah menempatinya," ucapnya

Ditempat yang sama Ketua Dewan Pembina Yayasan Metro Madani Pekanbaru, Anis Murzil menyampaikan bahwa saat ini pihaknya telah menyiapkan lapak dilapangan tersebut masing-masing ukuran 3x3 meter dan sudah dilakukan blok-blok.

"Kita sudah menyiapkan lapak 3x3 dan dalam waktu dekat kita sedang mengusulkan bantuan koperasi untuk pengadaan tenda bagi pkl. Sedangkan untuk tahap awal para pkl ini kita kenakan biaya administrasi pertama sebesar Rp. 100 ribu untuk satu pkl. Sedangkan sistem pembayarannya yakni sistem sewa perbulan sebesar Rp. 450 ribu untuk satu PKL dan tidak ada pungutan lain. Jika memang ada pungutan diluar ini maka akan kita laporkan ke pihak kepolisian karena ini sifatnya pungli," pungkasnya.(RA5)