PELALAWAN (RA) - Anggota DPRD Pelalawan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan agar menyikapi serius soal pemberantasan narkoba di Kabupaten Pelalawan terkhusus para pegawai dilingkungan Pemerintahan. Bila terdapat pejabat terindikasi positif narkoba hendaknya segera dinonjobkan.

Hal ini disampaikan Faisal, Sekretaris Komisi I DPRD Pelalawan kepada Riauaktualcom, Minggu (3/4). Menurut Faisal, Pemkab hendaknya terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pelalawan.

"Koordianasi dan komunikasi tersebut yakni memantau dan mengawasi pegawai maupun honorer termasuk pejabat eselon agar terbebas dari narkoba. jika perlu didorong untuk melkaukan test urine agar cepat dilakukan rehab sebelum terlambat. Jujur Kita semua sangat prihatin jika seorang abdi negara malah ikut-ikutan narkoba, padahal mereka Itu seharusnya jadi suri tauladan bukan malah menjadi penyakit," ucapnya.

Bayangkan saja, sambung Faisal yang juga Ketua Fraksi Gerindra Plus DPRD Pelalawan ini, mereka - mereka yang tersandung narkoba adalah yang bekerja di pelayanan publik tentunya akan berdampak sangat tidak baik.

"Secara Nasional Kita dalam kondisi gawat darurat narkoba termasuk didaerah Kita Kabupaten Pelalawan.Belum lagi kalau ada pejabat eselon atau pegawai yang memegang jabatan disuatu instansi Lebih baik dinonjobkan saja.Apalagi jabatan - jabatan yang dipegang di RSUD Selasih ada beberpa yang terindikasi narkoba yang Saya baca memalui media,tentu ini sangat Kita khawatirkan.Bagaimana melayani masyarakat kalau Kita sendiri sakit," ungkapnya.

Ditambahkan Faisal,Dirinya berharap dengan kepemimpinan Bapak Harris - Zardewan bisa melakukan langkah - langkah kongkrit dalam membrantas narkoba dikalangan pegawai dan pejabat di Pemerintahan. " Tentunya Kita sepakat tidak main - main dengan narkoba. Pasalnya tenaggung jawabnya sangat besar. Kalau pimpinan suatu instansi atau Satker bahkan Kabid atau Kasie pengguna narkoba tentu ini sangat tidak diharapkan," ucapnya.

Laporan : JYP