PEKANBARU (RA) - Perhelatan akbar PON ke XVIII tahun 2012 yang akan dilakukan di Provinsi Riau dan berpusat di Kota Pekanbaru akan dilaksanakan hanya tinggal beberapa pekan saja. Akan tetapi, timbul kekhawatiran dari kalangan masyarakat Kota Pekanbaru, yakni harga tiket yang akan dibayarkan masyarakat kepada panitia PON jika ingin menyaksikan pertandingan olahraga PON di Kota Pekabaru.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sahril SH mengatakan, hingga saat ini pihaknya memang tidak mengetahui pasti bagaimana anggaran untuk panitia pelaksanaan PON tersebut. Akan tetapi, dikatakan politisi Partai Golkar tersebut, jika memang sudah dianggarkan melalui APBD Provinsi Riau, maka tidak layak lagi jika tiket PON dibebankan kepada masyarakat.

"Kita perlu mengetahui dulu, bagaimana penganggaran pelaksanaan PON ini. Kalau memang dana untuk penganggaran Panitia PON ini sudah masuk pada APBD, maka biaya tiket PON tak boleh dipungut lagi. Karena ini kan dilaksanakan di Riau dan berpusat di Kota Pekanbaru, seharusnya memang masyarakat tempatan tak boleh diberatkan lagi dengan harga tiket," kata Sahril ketika dikonfirmasi di gedung DPRD Kota Pekanbaru.

Namun, menurut Sahril, jika harga tiket memang dilakukan lagi kepada masyarakat, perlu dilakukan kejelasan arah dana tiket tersebut kemana perginya. Sehingga jelas kemana muara uang tersebut, sekurang-kurangnya ada surat keterangan (SK) dari Gubernur Riau untuk kepentingan apa uang tersebut.

"Harus jelas kemana arah uang tersebut perginya, sekurang-kurangnya ada keputusan gubernur. Sehingga uang yang dikutip itu jelas kemana arahnya.
Kalau dianggarkan dalam APBD tak perlu dipungut lagi. SK untuk memberlakukan kutipan tiket itu harus jelas dan aturan-aturannya, sehingga jelas kemana muara uang ini perginya," tuturnya. (RA1)