BENGKALIS (RA) – Menjelang Pilkada Serentak 2024, Polsek Siak Kecil terus melakukan upaya untuk menciptakan suasana aman dan damai, dengan menekankan pentingnya toleransi politik dalam kehidupan bermasyarakat.
Hal ini disampaikan dalam kegiatan sambang yang dilakukan oleh Kanit Binmas Aipda Riki Danansyah bersama Bhabinkamtibmas Bripka Budiarto Sirait dan Bripka Helman R Hutapea pada Jumat (11/10/2024).
Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana toleransi politik dapat mendukung demokrasi yang sehat dan harmonis.
Aipda Riki Danansyah menjelaskan bahwa toleransi politik adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan pandangan politik.
"Toleransi politik merupakan prinsip utama demokrasi dan menolak paham bahwa 'yang kuat adalah yang benar'. Beberapa contoh toleransi politik meliputi mendukung partai politik yang berbeda, pemilihan umum yang adil, serta menghormati hak berpendapat dan hasil pemilihan," jelas Aipda Riki.
Bripka Budiarto Sirait menambahkan, toleransi tidak hanya bermanfaat untuk menjaga hubungan baik dengan sesama, tetapi juga memperkaya diri sendiri.
"Toleransi membuka pintu bagi kita untuk mendapatkan pengetahuan baru, terbuka terhadap perbedaan, dan belajar dari pengalaman orang lain. Ini sangat penting dalam menjaga keberagaman pandangan politik di tengah masyarakat," ungkapnya.
Toleransi politik bukan hanya sebuah simbol, tetapi sebuah praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks politik, kata Bripka Helman R Hutapea.
"Walaupun berbeda pilihan, kita harus tetap menjaga kerukunan antarwarga. Politik seharusnya menjadi arena kompetisi yang sehat, bukan ajang untuk memecah belah," tegasnya.
Lebih lanjut, Aipda Riki menekankan bahwa menjaga situasi Kamtibmas selama Pilkada 2024 merupakan tanggung jawab bersama.
“Kami berharap seluruh elemen masyarakat bisa menjadi bagian dari upaya menciptakan Pilkada yang aman dan damai di Kecamatan Siak Kecil. Masyarakat juga diharapkan aktif memberikan informasi dan peran positif untuk menjaga keamanan selama proses Pilkada,” tuturnya.
Di akhir kegiatan, Aipda Riki mengingatkan agar masyarakat tidak terlibat dalam politik praktis yang merugikan. Kritik terhadap proses politik boleh dilakukan, namun harus tetap dalam koridor yang positif dan konstruktif.
"Jangan sampai ada warga yang menjadi pemicu pelanggaran politik. Setiap pelanggaran dalam Pemilu diatur dalam hukum, dan siapa saja yang melanggar akan menghadapi konsekuensinya," pungkas Aipda Riki, menekankan pentingnya kesadaran hukum dalam berpolitik.