Riauaktual.com - Gelombang protes dari kalangan akademisi terhadap manuver politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2024 semakin menguat. Lebih dari 20 kampus telah merilis petisi dan mengumumkan pernyataan sikap mengecam indikasi-indikasi kecurangan pemilu yang diduga dilakukan Jokowi untuk mendukung salah satu pasangan calon.
Pada Senin (5/2), puluhan guru besar dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) merilis pernyataan sikap berjudul Petisi Bumi Siliwangi. Petisi tersebut dibacakan di kampus UPI di Bandung, Jawa Barat. Pada hari yang sama, Universitas Airlangga (Unair) Surabaya juga merilis manifesto yang mengecam segala bentuk praktik pelemahan demokrasi.
Pakar hukum dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah Castro, menyatakan bahwa protes tersebut mencerminkan kegelisahan kalangan intelektual terhadap "cara main" Jokowi yang dianggap kotor dalam Pilpres 2024. Menurutnya, gelombang protes ini tidak boleh diabaikan.
"Kalau protes dan kritik diabaikan, kekhawatiran terbesarnya ada dua. Pertama, public trust terhadap institusi formal negara, khususnya pemerintah akan turun. Kedua, legitimasi terhadap politik elektoral. Akan ada krisis legitimasi atas keduanya jika respons pemerintah mengecewakan publik," ujarnya kepada wartawan di Jakarta.
Herdiansyah menekankan bahwa krisis kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi dapat berdampak panjang. Seruan-seruan protes dari lingkungan kampus bisa bertransformasi menjadi aksi unjuk rasa mahasiswa besar, seperti yang terjadi pada tahun 1998.
Jokowi saat ini diketahui mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran). Dukungan tersebut semakin terang dalam beberapa pekan terakhir.
Pekan lalu, Jokowi menunjukkan kedekatan khusus dengan Prabowo melalui kegiatan makan bakso bersama di Magelang, Jawa Tengah, yang diliput oleh berbagai media. Selain itu, Jokowi juga disebut-sebut menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) hingga lebih dari Rp11 triliun untuk dicairkan menjelang pencoblosan Pemilu 2024, serta memperpanjang pemberian bansos pangan hingga Juni 2024.
Indikasi-indikasi keberpihakan tersebut membuat kalangan akademisi resah. Protes terhadap manuver Jokowi juga disuarakan oleh sejumlah kampus lainnya, seperti Universitas Islam Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Andalas, Universitas Padjadjaran, UIN Sunan Kalijaga, Universitas Hasanuddin, Unika Atma Jaya, dan Institut Pertanian Bogor.
Herdiansyah menegaskan bahwa gelombang protes akan terus menguat jika Jokowi mengabaikan peringatan dari kaum intelektual tersebut.