PEKANBARU (RA)- Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Pekanbaru menyebutkan bahwa tarif angkutan saat mudik lebaran belum bisa ditetakan dan masih menunggu keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Belum diputuskan, kita masih menunggu keputusan Kemenhub," ujar Ketua Organda Pekanbaru, Syaiful Alam, Senin (6/7) ketika dihubungi melalui telpon seluler.
Syaiful menuturkan, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, penetapan tarif biasanya terjadi pada H-10. Dimana akan dilakukan rapat terlebih dahulu dengan pihak Dinas Perhubungan(Dishub) untuk membicarakannya hal ini.
"Tanggal 13 nanti kita lakukan pertemuan dulu dengan Dishub," sebutnya.
Tapi, pada dasarnya lanjut Syaiful, tarif yang diatur Pemerintah hanyalah tarif angkutan ekonomi saja. Sementara, untuk tarif non ekonomi tidak diatur oleh Pemerintah. Jadi pengusaha sah-sah saja jika menaikkan tarif non ekonomi.
"Non ekonomi tidak diatur pemerintah, jadi mereka (perusahaan) boleh saja menaikan tarifnya terlebih dahulu," ungkapnya.
Dia mencontohkan, tarif ekonomi itu seperti bus kota dan bus antar kota dan antar provinsi. Sementara non ekonomi, seperti travel dan angkutan lainnya.
Untuk lonjakan penumpang saat lebaran nanti, Syaiful memprediksi tidak akan terjadi lonjakan yang signifikan. Organda juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk menyiapkan beberapa bus pariwisata.
"Nanti bus pariwisata juga boleh digunakan apabila jumlah penumpang melebihi prediksi kita," sebutnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Dishub Pekanbaru, Saibul Alades mengingatkan kepada seluruh masyarakat kota Pekanbaru untuk lebih selektif dalam memilih kendaraan untuk melakukan mudik kekampung halaman, pasalnya jika salah memilih akan berakibat fatal dan tidak ada asuransi dari pihak yang berwenang.
"Kita imbau masyarakat agar menggunakan angkutan resmi yang telah mengantungi izin dari instansi yang berwenang. Sehingga perjalanan mudik lebih terjamin," ungkap dia.
Diakuinya, untuk harga atau ongkos perjalanan travel ilegal lebih murah, karena mereka tidak bayar pajak dan asuransi. Tapi jika terjadi hal yang tidak diinginkan pemerintah tidak dapat berbuat banyak karena itu pilihan dari masyarakat sendiri.
"Kalau terjadi kecelakaan dan meninggal dunia atau ada anggota tubuh yang patah, resiko tanggung sendiri. Asuransi tidak keluar, pengobatan tidak dibantu. Tapi jika menggunakan kendaraan yang legal maka keamanan terjamin, sopir terlatih dan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan ada claim asuransi yang bisa membantu," terangnya.
Untuk antisipasi masyarakat menggunakan travel gelap, Dinas Perhubungan selalu menggelar razia rutin disetiap sudut pintu masuk kota Pekanbaru. Hasilnya ada belasan travel ilegal yang terjaring.
"Operasi tetap kita tingkatkan, selain itu pada H-7 nanti kita juga akan lakukan test urine pada supir travel dan bus serta uji kelayakan kendaraan," tutupnya.