PEKANBARU (RA)- Pasca mencuatnya temuan ijazah palsu. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) Republik Indonesia, M Nasir meminta semua lembaga Pemerintah di daerah seperti pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk melakukan pengecekan ijazah semua PNS di lingkup masing-masing.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pekanbaru, Azharisman Rozie saat dikonfirmasi menyambut baik instruksi tersebut. Namun, sampai saat ini surat resmi dari instruksi menteri itu belum diterima oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.
"Secara resmi belum sampai suratnya. Sejauh ini, saya baru dengar diri awak media. Kita sangat mendukung ini, sehingga tidak ada Aparatur sipil punya ijazah palsu atau bodong," ujar Rozie, ketika ditemui akhir pekan kemarin.
Rozie menambahkan, untuk melaksanakan pemeriksaan ijazah para PNS, pihaknya akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Menpan-RB. BKD akan mempelajari bagaimana tindakan yang dilakukan.
"Akan kita tindaklanjuti. Ya, seperti apa. Kita akan ke Menpan-RB, kita tidak bertindak sendiri-sendiri. Ada SOP yang ditetapkan Menpan. Kita tinggal menjalani saja. Yang jelas, kita masih menunggu seperti apa teknis pemeriksaan," jelasnya.
Ketika ditanya apakah ada kemungkinan PNS yang ada di Pemko Pekanbaru memiliki ijazah palsu, Rozie menyebut kemungkinan kecil PNS berijazah palsu tentu ada.
"Saya tidak berani bilang tidak ada. Tapi sangat tipis kemungkinannya. Pasalnya, ijazah ini kaitannya sangat erat dalam kenaikan pangkat untuk dapat pejabat. Karena ini merupakan syarat kenaikan pangkat bagi PNS. Aturannya sedemikian ketat, sangat sulit PNS memalsukan ijazah,"papar Rozie.
Untuk pemeriksaan ke aslian ijazahnya para PNS lanjut Rozie, pihaknya akan melakukan periksaan secara berjenjang. Untuk teknisnya, BKD masih menunggu surat edaran resmi dari pusat.
"Kalau ada, sudah nampak baru bisa laksanakan itu. Kita sangat siap mendukung. Kalau tidak ada surat resmi, tidak bisa kita pertanggungjawabkan," tutupnya.
Laporan : nti