PEKANBARU (RA)- Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Pekanbaru yang membahas rencana peraturan daerah pengelolaan dan retribusi sampah, melakukan kunjungan kerja ke Kota Surabaya.
"Kunjungan kerja ini untuk mengetahui sejauh mana langkah kita dalam mengatasi persoalan persampahan di Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah penduduk mencapai 5 juta jiwa dengan luas wilayah 326,36 KM," ungkap Ketua Pansus Hj Masni Ernawati, saat dikonfirmasi di Surabaya.
Mengapa dipilih Surabaya, menurut Erna, kota ini merupakan contoh kota besar terbersih yang dikarenakan Kota Surabaya sudah 3 kali berturut-turut mendapatkan Piala Adipura Kencana dalam hal kebersihan lingkungan, untuk mendapatkan penghargaan tersebut tentunya Surabaya memiliki trik khusus dan membutuhkan komitmen yang sama dari seluruh lapisan.
Rombongan pansus mengunjungi Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dan disambut langsung oleh Kepala Dinas. Dalam kesempatan tersebut DPRD Pekanbaru meminta masukan dalam hal pengolahan persampahan.
"Kita meminta kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya untuk memaparkan cara dan langkah mereka dalam mengatasi persoalan sampah di Surabaya, sehingga Surabaya bisa mendapatkan penghargaan Piala Adipura Kencana berturut-turut," ulasnya.
Dalam kesempatan tersebut Kepala DKP Kota Surabaya Agus Hebi ST MT, menyampaikan bahwa keberhasilan Surabaya mempertahankan Adipura Kencana karena tingginya tingkat pengawasan di lapangan.
"Seberapa canggih pun sistem yang kita buat untuk pengelolaan sampah, jika pengawasan dan kesadaran dari masyarakat kurang maka sistem ini tidak akan berjalan. Jadi setelah sistem dibangun dengan baik kemudian tingkat pengawasan harus dilakukan setiap hari," jelas Agus.
Disampaikan Agus, setiap harinya kegiatan pengelolaan sampah di Surabaya terus dipantau mulai dari pagi sampai malam hari, jika pasukan kuning tidak dipantau maka pekerja akan bersantai-santai. "Bahkan kami tidak main-main dalam memberikan sanksi tegas kepada mereka yang lalai dalam bekerja," tuturnya.
Diterangkan Agus, Walikota Surabaya pun pagi sebelum ke kantor dirinya menyempatkan diri berkeliling terlebih dahulu untuk memantau kondisi kebersihan kota. "Jika ada yang masih kotor maka saya habis disemprot," jelas Agus.
Disambungnya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya saat ini menggandeng pihak ketiga untuk mengelola sampah diantaranya untuk sesi penyapu jalan 40 persen DKP dan 60 persen pihak ketiga, untuk pengangkutan 70 persen DKP dan 30 persen pihak ketiga. Sedangkan untuk pengolahan sampah di TPA seluruhnya dikelola pihak ketiga.
"Mengenai daur ulang sampah, seluruhnya dikelola oleh Bank Sampah, saat ini Surabaya telah memiliki 100 Bank Sampah dan penghasilan mereka perbulan bisa mencapai puluhan juta rupiah," sebut Agus.
Disamping itu juga, DKP Surabaya memiliki Tim Yustisi tersendiri dalam hal penertiban persampahan, "Jadi masyarakat yang kedapatan membuang sampah sembarangan maka mereka dapat ditilang di tempat dan akan diberikan denda sesuai Perda yang ada. Sehingga masyarakat tidak mau lagi membuang sampah sembarangan di Kota Surabaya," jelas Agus.
Usai mendengar pemaparan Kepala Dinas, Rombongan Pansus Sampah akan membawa bahan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan acuan dalam pembuatan Perda Persampahan di Kota Pekanbaru.
Disampaikan Ketua Pansus Masni Ernawati usai studi banding ke Kota Surabaya mengatakan bahwa pengelolaan sampah di Surabaya memang bagus dan jika ini diterapkan di Pekanbaru tentu persoalan sampah dapat terselesaikan.
"Sistem mereka sangat bagus, seluruh sistem mereka sudah terhubung melalui online sehingga Walikota, Kepala Dinas dapat memantau aktifitas petugas kebersihan melalui telepon seluler. Disamping itu juga ada ketegasan dalam penerapan aturan. Hasil ini nantinya akan kita bawa ke Pekanbaru sebagai bahan pertimbangan bagi DPRD dalam membentuk Perda Persampahan di Pekanbaru," jelas Masni.
Laporan : zl/ags