Riauaktual.com - Seruan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dari pengelola Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) mencuat usai transportasi itu tidak beroperasi beberapa waktu terakhir.
Alasan klasik berhentinya tranportasi di Kota Pekanbaru ini ialah tidak adanya alokasi dana untuk membayar upah para tenaga kerja di transportasi tersebut.
Seruan audit itu terlontar dari anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Ruslan Tarigan. Pemeriksaan itu ada baiknya perlu dilakukan agar semuanya terlihat jelas.
"Perlu di audit secara komprehensif ini," kata anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Ruslan Tarigan, Senin (14/2).
Audit ini diperlukan sebelum pengelolaan Trans Metro itu diambil dari PT Transportasi Pekanbaru Madani (TPM) dan diserahkan pengelolaannya ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru.
"Kalau PT TPM ini tidak sanggup tak usah dipaksakan, Dishub ada baiknya mengambil alih supaya ada kepastian," terang Ruslan Tarigan.
Bukan tanpa alasan usulan pemindahan pengelolaan itu lantaran selama dikelola perusahaan selalu mengalami kerugian dan dikelola tidak profesional.
"Di kelola PT SPP rugi, kembalikan ke Dishub beruntung, dimintanya lagi, dikasih lagi, rugi lagi. Sampai sekarang kan ruginya, inikan faktanya," papar Ruslan.
Dalam pengelolaanya, jika dikelola oleh Dishub Pekanbaru tidak mencari untung secara materil saja, setidaknya untung dalam bentuk pelayanan.
"Tidak mengharap untung (materil), setidaknya untung dalam pelayanan, senanglah masyarakat Kota Pekanbaru nih kan," cetusnya.
Terhadap persoalaan saat ini, Pemko Pekanbaru diminta untuk segera mencarikan solusinya agar para pekerja tidak merasaka dampak buruknya.
"Kalau ada alokasi, ya dahulukanlah. Jangan diberhentikan, kan semuanya jadi terganggu," kata Ruslan mengakhiri.