Riauaktual.com - Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono ST, terus mengkritisi persoalan banjir yang hingga saat ini masih terjadi di Kota Pekanbaru. Sigit meminta masterplan penanganan banjir yang telah dibuat untuk direalisasi dan disosialisasikan, bukan sekedar tertulis diatas kertas.
Pasalnya menurut Sigit, hingga saat ini masyarakat bahkan pihaknya di Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru tidak mengetahui pasti sosialisasi masterplan penanganan banjir sudah sampai dimana.
"Katanya kita sudah ada masterplan penanganan banjir, tapi kalau cuman masterplan diatas kertas tidak ada turun kelapangan dan sosialisasi kepada masyarakat ya percuma, kita saja tidak tau sudah sampai dimana sosialisasinya, arah buang air kemana," kata Sigit, Selasa (8/2/2022).
Politisi Demokrat ini juga meminta dinas PUPR melakukan komunikasi dengan pihak-pihak kelurahan yang mengetahui langsung kondisi dilapangan yang kerap terjadi banjir.
"Jangan hanya menghitung titik-titik banjirnya saja yang makin hari makin bertambah tapi pembangunannya tidak ada. Kita maunya mulai saat ini star membangun untuk masalah banjir. Kita juga minta libatkan dan sampaikan kelurah-lurah terkait masterplan banjir ini, benar ngak masterplan yang mereka buat dengan kondisi dilapangan, jangan diatas kertas dengan yang dilapangan beda. Karena yang tahu dearah ya kelurahan dimana penumpukkan airnya jangan cuma berkoar-koar kita sudah punya masterplan banjir tapi pembangunannya tidak ada ya percuma," kata Sigit
Terakhir Sigit persoalan banjir di Kota Pekanbaru segera diatasi oleh pemerintah dan tentunya senergitas banyak pihak termasuk masyarakat setempat untuk saling menjaga kebersihan agar tidak terjadi penumpukan sampah di saluran air.
"Kita minta persoalan banjir ini segera diselesaikan, kepala dinas harus bertanggungjawab mengatasi persoalan banjir, salah satunya yang dijalan paus, pupr juga harus berani mengambil kebijakan, kalau pembangunan ruko disana sampai menutup drainase dan menghambat kerja pasukan kuning ya lakukan pembongkaran," tutur Sigit.
Diberitakan sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pekanbaru sebut kendala penanganan banjir di Pekanbaru karena drainase banyak ditutup oleh para pemilik ruko. Akibatnya, pasukan kuning yang membersihkan drainase jadi kesulitan.
Kepala Dinas PUPR Pekanbaru, Indra Pomi Nasution mengungkapkan, bahwa drainase yang ditutup oleh pemilik ruko di pinggir jalan tingkat I maupun II mengakibatkan pasukan kuning kesulitan membersihkan drainase.
"Salah satu contohnya adalah drainase di beberapa titik ruas Jalan Paus," sebut Indra, Sabtu (5/2/2022) lalu.
Menurutnya, karena drainase yang sudah ditutup beton oleh para pemilik ruko, petugas tidak bisa melakukan pembersihan sedimen atau juga sampah yang ada di dalam drainase. Akibatnya saat hujan tiba, ruas jalan tersebut akan banjir karena drainase yang tidak mampu menampung debit air.
Indra mengatakan, sampai saat ini pihaknya tidak punya solusi lain untuk penangan banjir di lokasi tersebut, selain drainase yang sudah dibeton harus dibongkar.
"Tapi tentunya mesti ada izin dari para pemilik ruko. Agar kami bisa melakukan normalisasi," katanya.
Diterangkan Indra, sebagai pengganti beton, drainase bisa ditutup menggunakan baja. Karena jika nanti terjadi penyumbatan, petugas lebih gampang melakukan pembongkaran.