Riauaktual.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyoroti mahalnya sistem Pemilu langsung yang membutuhkan anggaran hingga ratusan triliun. Pemerintah dan DPR diminta meninjau kembali sistem Pemilu yang boros ini.
Wakil Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan, Indonesia harusnya keluar dari jebakan demokrasi liberal.
“Kita sebaiknya kembali pada mekanisme demokrasi Pancasila yang lebih berkualitas dan ekonomis,” kata Sultan melalui keterangan tertulisnya, sebagaimana dilansir dari RM.id, kemarin.
Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip musyawarah mufakat, lanjut Sultan, perlunya meninjau kembali sistem Pemilu yang cenderung menyebabkan kerentanan sosial. Pasalnya, Pemilu langsung sudah seperti industri dalam demokrasi kita.
Sultan bilang, besarnya biaya Pemilu juga berpotensi melahirkan penyalahgunaan anggaran. Banyak penyelenggara Pemilu yang terjerat hukum karena anggaran ini.
Selain itu, Pemilu langsung juga berpotensi jadi ajang adu kuat modal politik yang sumbernya berasal dari cukong dan oligarki. Secara ekonomi, mungkin bagus karena akan banyak uang politik yang beredar di masyarakat.
“Namun, jika itu harus dibayar dengan rendahnya kualitas Pemilu dan potensi konflik horizontal, maka Pemilu langsung akan menjadi penyebab kemunduran demokrasi,” jelas mantan wakil Gubernur Bengkulu ini.
Sultan menguraikan, sebagai negara berkembang, angka ratusan triliun terlalu mubazir untuk dijadikan modal Pemilu yang masih bisa disiasati secara lebih efektif dan efisien. Secara kelembagaan, DPD menghormati mekanisme demokrasi yang demikian.
“Tapi, jika kita membandingkan proses Pemilu selama ini dengan kualitas demokrasi yang ditimbulkan setelahnya, tidak terlalu sulit bagi kita untuk mengevaluasi sistem Pemilu langsung,” imbuhnya.
Sultan juga meminta pemerintah memperhatikan kondisi fiskal saat ini yang semakin banyak ditopang oleh utang luar negeri. Terlebih, Indonesia belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19, serta tengah bekerja keras untuk memulihkan perekonomian nasional.
“Jika Pemilu harus dibiayai dengan utang, betapa naifnya bangsa ini. Pesta demokrasi tidak pantas dirayakan di tengah meningkatnya angka kemiskinan rakyat,” tegas Sultan.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyebut, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang digelar serentak pada tahun 2024 merupakan penyelenggaraan Pemilu yang sangat mahal.
“Saya sudah hitung, sebetulnya dari pengajuan yang disampaikan KPU, Bawaslu, apakah itu dari sumber APBN maupun APBD tidak kurang sekitar 150 triliun. Kita belum bicara keamanan dan seterusnya,” kata Doli saat webinar bertajuk Memotret Persiapan Pemilu 2024: Tahapan, Strategi, dan Prediksi yang digelar Indonesian Public Institute (IPI) secara daring, Kamis (2/9).