PEKANBARU, RiauAktual.com - Badan Anggaran DPRD Kota Pekanbaru melakukan rapat dengan Tim Anggaran Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Selasa (5/8/2014). Dari rapat yang dilakukan, diketahui bahwa terjadi penurunan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah Rp71 miliar.
Anggota DPRD Kota Pekanbaru Syamsul Bahri SSos, menyebut penurunan pajak daerah sebesar Rp71 miliar dari sektor pajak ini berkaitan dengan semakin maraknya reklame ilegal berdiri di Kota Pekanbaru. Sehingga Syamsul meminta agar keberadaan reklame ilegal kedepannya harus menjadi perhatian serius pemerintah.
"Kita baru selesai rapat banggar, espose TAPD bahwa di anggaran perubahan ini terjadi penurunan pajak daerah 71 miliar. Ini saya yakin ada berkaitan dengan pajak reklame. Tiang reklame hanya sedikit yang berizin, selebihnya reklame ini ilegal," ungkap Syamsul, saat dikonfirmasi usai rapat.
Dari data yang didapatkan Syamsul yang saat ini duduk di Komisi II yang membidangi keuangan daerah, bahwa dari 500 lebih tiang reklame yang ada di Kota Pekanbaru, hanya 136 yang mengantongi izin. Maka, dinas terkait diminta tegas untuk menertibkan reklame tersebut.
"Dispenda dan Satpol PP menekankan kepada pengusaha reklame agar segera mengurus izin reklame, kalau tak juga diurus kita minta lakukan tindakan tegas, papan reklame yang tak ada izin segera dipotng karena itu melanggar dan sumber kebocoran PAD," ujarnya.
Saat melakukan kunjungan kerja ke Surabaya, kata Syamsul, daerah tersebut sangat anti terhadap reklame ilegal. Sebesar apapun tiang dan papan rekame ilegal yang berdiri, pemerintah daerah Surabaya langsung membongkar dengan melibatkan pihak ketiga.
"Kalau alasan pemerintah tak bisa potong karena keterbatasan alat, kayak di Surabaya saja, mereka menyerahkan kepada pihak ketiga. Kalau pemerintah tegas, maka reklame ini nantinya akan menjadi sumber PAD," ulasnya.
Rapat banggar ini berlangsung alot sejak pagi hingga selesai Zuhur. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sahril SH dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Syukri Harto dan anggota TAPD dari berbagai satuan kerja pemerintah. (riki)