Riauaktual.com - Perpanjangnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV di Kota Pekanbaru menuai penolakan dari masyarakat, bahkan dari kalangan legislatif menilai PPKM tidak efektif dalam menekan laju perkembangan wabah Covid-19.
Terlebih, keseriusan pemerintah dalam pencegahan, penanganan bagi berbagai sektor yang terdampak virus corona di Kota Pekanbaru juga masih diragukan.
Untuk itu, anggota DPRD Pekanbaru Ida Yulita Susanti SH MH mendesak Pemerintah Kota Pekanbaru agar lebih serius dalam menangani Covid-19. Menurutnya, Pemko hanya sekedar mengikuti arahan dari Pemerintah Pusat tanpa mempedulikan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
"Kita minta keseriusan Pemko untuk menindaklanjuti pandemi hari ini dengan serius dibuktikan dengan menjalankan perintah atau intruksi yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat. Karena ini untuk kebaikan bersama tetapi didalam kebijakan itu, ada hal-hal yang memang Pemko Pekanbaru harus siapkan bagi masyarakat yang terdampak," Ungkap Ida, Selasa (10/8/2021).
Ida menilai, kelanjutan penerapan PPKM Level 4 tahap ketiga di Kota Pekanbaru ini membuat masyarakat semakin menjerit akibat dampak kebijakan tersebut.
"Dalam arti kata, aturan ini harus ditinjau ulang. Penyekatan jalan dan segala macamnya itu. Karena kondisi ekonomi saat ini tidak stabil," ujarnya.
Terkait hal ini, Ida mendorong Pemko Pekanbaru agar memfokuskan anggaran untuk pemulihan ekonomi. Sebab, dalam Permendagri disebutkan bahwa penyusunan APBD harus ada anggaran disetiap Kabupaten/Kota untuk penanggulangan ekonomi dimasa pandemi Covid-19.
"Jadi apa langkah dari pemerintah kota untuk pencegahan pandemi ini? Jangan cuma bicara saja, tapi didukung juga dengan bukti-bukti anggaran disektor ekonomi seperti Dinas Koperasi, Dinas Tenaga kerja, Disperindag dan lain-lain," ucapnya.
Akibat situasi pandemi Covid-19, Kata Ida, semua sektor mengalami dampak penurunan pendapatan. Hal ini perlu dicermati oleh Pemko Pekanbaru dalam mengelola pendapatan yang efektif dan efisien dalam menanggulangi Covid-19.
"Tentu pergeseran anggaran yang dilakukan itu harus tepat sasaran. Pergesaran anggaran itu tidak boleh dimanfaatkan untuk menyelamatkan proyek-proyek lain yang tidak prioritas," ucapnya.
Ida menuturkan, dari data yang diperoleh, ditemukan adanya proyek-proyek pembangunan Pemko Pekanbaru yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal ini dinilai tidak sebanding dengan penanganan Covid-19.
"Justru kenapa garda terdepan seperti nakes itu sampai hari insentif mereka dipotong, bukannya malah ditambah. Tunjangan petugas aparat dilapangan juga tidak diberikan bantuan anggaran. Bahkan tunjangan ASN sampai hari ini tau sama tau orang 12 bulan, sedangkan dia hanya terima tunjangan 9 bulan dan itu aja masih dipotong juga 10%. Berarti ini sebagai salah satu bukti tidak ada keseriusan Pemko dalam penanganan Covid-19," katanya lagi.
Kemudian, Lanjut Ida, proyek-proyek kegiatan pembangunan Pemko Pekanbaru yang tidak bersentuhan ke masyarakat itu sudah masuk kedalam tender. Hal ini ia temukan didalam portal LPSE Kota Pekanbaru. Diantaranya pembangunan gedung parkir di MPP senilai Rp8 Miliar dan pembangunan Sport Center sebesar Rp6 Miliar.
Menanggapi hal tersebut, Ida meminta Pemko Pekanbaru untuk meninjau ulang proyek tersebut dan mendesak agar kegiatan pembangunan yang tidak bersentuhan langsung ke masyarakat agar ditunda dimasa pandemi Covid-19.
"Kita dapati ada pembangunan gedung parkir di MPP senilai Rp8 Miliar ini untuk apa? Pegawai tidak seberapa, lebih baik uang Rp8 M itu dibelikan sembako. Terus dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan," tegasnya.
Politisi Golkar ini menekankan Pemko Pekanbaru agar memprioritaskan pergeseran anggaran yang diperintahkan oleh Pemerintah Pusat untuk penanganan Covid-19.
"Kita bukan tidak mendukung, tapi hari ini belum dibutuhkan. Bagaimana masyarakat bisa hidup ditengah pandemi, belum lagi hal-hal lain. Proyek ratusan miliar hari ini berjalan di Pemko itu tidak bersentuhan dengan masyarakat dan juga tidak bersentuhan dengan penanganan Covid-19," tegasnya. (Pur)