Riauaktual.com - Pelaku usaha berharap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 bisa diturunkan lagi ke level rendah, seiring melandainya kasus Covid-19.
Dewan Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Tutum Rahanta mengatakan, dengan penurunan level PPKM, para pelaku usaha bisa menjalankan usahanya lagi.
Sebab, selama satu bulan pelaksanaan PPKM Darurat hingga PPKM Level 4, pengusaha di pusat perbelanjaan benar-benar tidak ada pemasukan.
“Satu bulan kami tutup pemasukan nol, tapi kewajiban seperti cicilan dan biaya sewa tetap jalan. Kami hanya andalkan tabungan, itu pun tidak semua pengusaha mampu,” curhat Tutum kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.
Tutum mengakui, selama PPKM Darurat dan PPKM Level 4, pemerintah memberikan berbagai insentif dan bantuan bagi masyarakat, termasuk kepada pelaku usaha.
“Tapi lebih banyak pengusaha yang gulung tikar karena beban operasional terlalu besar. Pendapatan tidak ada sama sekali,” akunya.
Menurut Tutum, saat kegiatan usaha dilonggarkan kembali, memang tidak serta merta pengusaha bisa tancap gas menggenjot penjualan. Berkaca dari pengalaman, butuh waktu satu sampai dua minggu agar jual beli kembali stabil.
“Bisa saja kami siap, tapi konsumen masih takut keluar, atau masih menahan belanja. Jadi, tetap butuh adaptasi,” tegasnya.
Sementara, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, jika melihat tren penularan Covid yang masih tinggi, PPKM berpotensi dilanjutkan dengan mengurangi level.
“Selama pembatasan kegiatan masyarakat masih berlangsung, ekonomi jangka pendek pasti terkontraksi,” kata Faisal sebagaimana dikutip dari Rakyat Merdeka (RM.id), kemarin.
Faisal memastikan, pertumbuhan ekonomi di kuartal III lebih rendah dibandingkan kuartal II yang diprediksi di atas 5 persen. Meski penurunannya tidak sampai negatif.
Agar efek perpanjangan PPKM tidak terlalu berat ke ekonomi, Faisal menegaskan, kuncinya ada pada penanganan Covid-19.
Menurutnya, kasus Covid harus segera melandai. Dengan begitu, ekonomi bisa bergerak kembali. Sehingga pertumbuhan ekonomi tidak banyak terkontraksi, baik di kuartal III atau keseluruhan di akhir tahun ini.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keputusan menerapkan PPKM yang ketat tidaklah mudah. Namun penting dilakukan untuk menekan angka penularan Covid-19.
Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid- 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) ini mengatakan, penanganan pandemi adalah menjaga keseimbangan antara aspek life atau keselamatan jiwa dengan aspek livelihood atau mata pencaharian masyarakat.
“Pemerintah tetap mengutamakan penanganan kesehatan, namun juga tidak mengesampingkan aspek ekonomi masyarakat,” tegas Menko Airlangga di Jakarta, Kamis (29/7).
Beragam tambahan bantuan sosial (bansos) dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional diberikan kepada masyarakat saat penerapan PPKM Level 4.
Untuk dunia usaha, misalnya. Pemerintah mendorong pemberian insentif fiskal selama PPKM Level 4, berupa pemberian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan Ditanggung Pemerintah (DTP) atas Sewa Toko atau Outlet di Pusat Perbelanjaan atau Mall, untuk masa pajak Juni – Agustus 2021.
Termasuk mendorong pemberian Insentif Fiskal untuk beberapa sektor lain yang terdampak. Misalnya, sektor transportasi, hotel, pariwisata dan lain-lain.
Untuk diketahui, pemerintah menerapkan PPKM Level 4 sejak 25 Juli lalu dan berakhir 2 Agustus atau hari ini. Selama PPKM Level 4, kegiatan berusaha seperti mall dan pusat perdagangan berhenti beroperasi.